Nasional

Pelanggaran Etik Novanto, MKD akan Koordinasi dengan KPK

JAKARTA, Sepertinya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum bisa mengambil keputusan soal Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI, yang diduga melanggar etik terkait penahanannya oleh KPK. Karena itu, proses itu akan dikoordinasikan dengan KPK.

“Jadi, MKD akan mengambil sikap, memproses kasus ini ‎dan segera mengambil suatu keputusan karena ini tidak bisa dibiarkan. Setiap MKD menerima satu kasus apa, ada pengaduan itu selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Mungkin MKD akan meminta keterangan KPK, ” tegas Wakil Ketua MKD Syarifuddin Sudding pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Sekjen Hanura itu berjanji akan tetap memproses pelanggaran etik Setya Novanto karena terlibat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Pelanggaran etik ini, kata Suding, akan tetap memproses dan koordinasi dengan KPK. “MKD bisa saja memproses pelanggaran etik meski tidak ada aduan yang masuk, juga sebagai respons aspirasi masyarakat yang ada,” ujarnya.

Menurut Sudding, kasus Novanto ini bisa dilakukan tanpa pengaduan karena ini menyangkut masalah institusi, menyangkut masalah ketua DPR. “Kalau nanti Novanto terbukti melakukan sejumlah pelanggaran dengan melanggar pasal-pasal UU MD3, maka akan menjadi alasan untuk pergantian ketua DPR,” tambahnya.

Dikatakan, dengan ditahannya Novanto, maka kuat indikasinya bagi MKD telah terjadi pelanggaran sumpah dan janji jabatan. “Janji seorang pimpinan DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatur UU MD3 pasal 87 dan dan tatib pasal 37. Itulah alasan dilakukannya pemberhentian,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top