Nasional

PDIP Tidak Memberi Bantuan Hukum untuk Sri Hartini

JAKARTA, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP tak akan memberikan pembelaan termasuk bantuan hukum terhadap Bupati Klaten Sri Hartini, yang merupakan kader PDIP yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap kenaikan jabatan pejabat di Pemkot Klaten, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

“Kami tidak akan pernah memberikan pembelaan hukum sedikitpun, jika ada kader melakukan pelanggaran hukum termasuk korupsi. Untuk itu PDIP langsung memecat yang bersangkutan setelah OTT tersebut,” tegas Hasto pada wartawan di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Bahkan kata Hasto, pihaknya tidak akan memberi toleransi kepada kader yang melakukan korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Dimana surat pemecatan terhadap Sri langsung dikeluarkan satu jam setelah OTT KPK.

Kejadian itu menurut Hasto, dianggap sebagai autokritik dan pelajaran yang bisa diambil oleh partai. “Kami sudah komitmen, partai bagian dari autokritik dan penyempurnaan diri secara terus- menerus,” ujarnya.

Dalam operasi tangkap tangan yang digelar di Kabupaten Klaten, pada Jumat (30/12/2016) pagi, KPK mengamankan delapan orang. Selain itu, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang dalam jumlah miliaran dalam bentuk rupiah dan uang dollar AS.

Bupati Klaten Sri Hartini yang tertangkap tangan KPK terungkap memiliki harta sebanyak Rp 35 miliar. Besaran harta itu terlihat dari laporan harta kekayaan yang diserahkan Sri Hartini ke KPK pada 28 Juni 2012.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top