Nasional

PDIP Tak akan Terburu-Buru Tarik Angket KPK

JAKARTA – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak akan serta-merta menarik dukungan terhadap hak angket kepada KPK yang telah disetujui oleh paripurna DPR RI pada Jumat (28/4/2017) lalu. saat Saat ini DPR sedang masa reses sehingga hal tersebut belum tuntas dibahas. Karena itu sebaiknya diendapkan dulu, agar masalahnya menjadi jernih dan para petinggi partai tidak melakukan politik pencitraan atau politik hawa nafsu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Hendrawan Supratikno pada wartawan di Jakarta, Jumat (5/5/2017). Karena itu Fraksi PDI-P tidak akan terburu-buru untuk menentukan sikap. Sebab, ketergesa-gesaan hanya akan menghasilkan keputusan yang semu dan salah. “Reses adalah kesempatan menyapa rakyat dan konstituen. Biasanya politisi mendapat energi politik baru, cara pandang yang lebih jernih setelah bertemu rakyat,” tegas anggota Komisi XI DPR RI itu.

Menurut Ketua DPP PDIP itu, masing-masing individu lebih baik juga merenungkan alasan di balik sikapnya terhadap hak angket KPK. “Apakah tujuannya murni mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait proses penegakan hukum atau upaya mencampuri konstruksi perkara korupsi. Usulan hak angket dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III DPR kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan, penyidik KPK Novel Baswedan yang dikonfrontasi dengan politisi Hanura Miryam S Haryani, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR, agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP. Kata Novel, hal itu diceritakan Miryam saat diperiksa di Gedung KPK. Para anggota DPR yang namanya disebut langsung bereaksi. Penggunaan hak angket kemudian muncul.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top