Nasional

Pasca Konflik, Hanura Rombak Susunan Fraksi MPR/DPR RI

JAKARTA, Setelah konflik, Partai Hanura akhirnya merombak total pimpinan fraksi MPR/DPR RI. Perombakan ini langsung ditandatangani oleh Ketua umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

Perombakan dibacakan oleh Herry Lontung Siregar dan didampingi oleh Waketum Hanura, I Gede Pasek Suardika dan jajaran pengurus yang lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (22/2/2018). Hadir Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Nurdin Tampubolon sebagai Ketua Fraksi Hanura di DPR dan Sarifuddin Sudding sebagai Ketua Fraksi Hanura di MPR RI dicopot dan digantikan oleh Inas Nasrullah Zubir, Ketua Fraksi DPR RI dan Capt. Djoni Rolindrawan Ketua Fraksi MPR RI.

Susunan kepengurusan Fraksi Hanura MPR/DPR RI yang baru itu langsung diserahkan oleh Herry Lontung Siregar kepada Bambang Soesatyo.

“Nggak ada yang menyingkirkan. Semua masih ada di fraksi MPR/DPR. Ini hanya penyegaran agar ke depannya lebih bagus,” tegas Herry.

Herry mengatakan urgensi pergantian ketua fraksi dilakukan dalam rangka mempermudah tugas-tugas fraksi ke depan. “Pergantian ini biasa saja. Dan, semua kalau sudah baik, insaf silakan bergabung kembali,” ujarnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan pergantian pimpinan fraksi adalah hak partai. “Jadi kami hanya menerima surat dari Partai Hanura melalui Pak Sekjen untuk usulan pergantian ini,” jelas politisi Golkar itu.

Karena itu, Bamsoet memastikan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan pergantian tersebut. “Nanti kami akan memproses bagaimana aturannya. Sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU MD3 dan Tata Tertib,” tambahnya.

Terkait masih adanya gugatan yang diajukan kubu Sarifudin Sudding ke PTUN, Bamsoet menjelaskan hal itu merupakan dua hal yang berbeda. Sebab, pergantian pimpinan fraksi merupakan hak partai. Sedangkan mengenai pemecatan sebagai anggota partai merupakan kewenangan dari pengadilan untuk memutuskannya.

“Kita akan dalami lagi nanti urgensi dari gugatan kepengurusan, karena pergantian posisi kepemimpinan fraksi adalah hak partai, tapi kalau pemecatan baru terkait dengan pengadilan,” kata Bamsoet.

Bamsoet mengakui sebelumnya kubu Sarifudin Sudding sempat mempersoalkan rencana pergantian Fraksi Hanura ke pimpinan DPR RI, namun ketika itu pihaknya menjawab bahwa pimpinan DPR RI hanya melaksanakan ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pak Nurdin Tampubolon selaku Ketua fraksi di DPR dan Sarifudin Sudding selamu Ketua Fraksi MPR sebelumnya memprotes. “Tapi, kami kembalikan kepada aturan yang berlaku di DPR,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top