JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR menyoroti masih rendahnya jumlah pelaku usaha UMKM yang mendapat Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp2,4 juta. Berdasarkan catatan, pada 2020, jumlah UMKM yang mendapat bantuan sekitar 12 juta pelaku usaha.
Kemudian, pada 2021 rencananya pemerintah menambah hingga 9,8 juta UMKM. Artinya, total baru mencapai sekitar 21 juta UMKM. “Padahal ada sekitar 65 juta UMKM. Sehingga masih banyak sekali, sekitar 44 juta pelaku UMKM yang belum tersentuh dan harus dibantu,” kata Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta dalam Raker dengan Menkop/UKM Teten Masduki dan Jajaran Direksi Bank BUMN, di Jakarta, Kamis (1/4/2021).
Lebih jauh Anggota Fraksi PDIP ini menjelaskan tidak bisa dipungkiri bahwa usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional. “Maka tak heran jika sektor UMKM terganggu, maka ekonomi nasional juga ikut terganggu,” ujarnya lagi.
Oleh karena itu, Legislator asal Bali ini mendesak pemerintah agar pada anggaran perubahan yang akan datang, ketersediaan anggarannya bisa dilipatgandakan. Apalagi, dengan jalannya program vaksinasi ini diharapkan pandemi Covid-19 berangsur-angsur bisa menurun. “Maka, dengan sendirinya pergerakan ekonomi juga harus dimulai, sehingga bantuan pemerintah dalam bentuk stimulus ini sangat membantu,” terangnya.
Lebih lanjut Parta mengungkapkan secara umun UMKM di Indonesia banyak berfokus pada tiga sektor usaha yaitu:
1. Pedagang Eceran
2. Penyedia makanan dan minuman
3. Industri Pengolahan
Terkait rencana pemerintah tentang penurunan suku bunga KUR dari 6% menjadi 3%, Politisi PDIP ini sangat menyayangkan. Karena kebijakan stimulus ini ternyata belum terealisasi di lapangan. Padahal sudah sering dibahas oleh Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Koperasi dan UKM sendiri, dengan pagu anggaran 7,6 T untuk tambahan anggaran subsudi bunga KUR.
Sementara itu, Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki mengakui jumlah penerima BPUM berkurang dibandingkan total penerima pada 2020 yang sebanyak 12 juta orang menjadi 9,8 juta pelaku usaha mikro. Hal ini karena kendala anggaran pemerintah.
Dia menuturkan pemerintah telah menyalurkan dana BPUM atau BLT UMKM sebesar Rp6,2 triliun per 31 Maret guna menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I/2021. “Hingga 31 Maret 2021, BPUM 2021 telah tersalurkan kepada 5,2 juta usaha mikro dengan nilai Rp6,29 triliun,” ujarnya.
Menurutnya, jumlah BLT yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro tersebut diberikan dari total keseluruhan 9,8 juta calon penerima BPUM pada tahun 2021. Setiap pelaku usaha mikro akan mendapatkan dana sebesar Rp1,2 juta, jumlah tersebut menurun dibandingkan besaran BLT yang diberikan pada 2020 sebesar Rp2,4 juta.
Teten mengaku Kemenkop UKM diminta untuk dengan cepat menyalurkan BLT UMKM dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal I/2021. Adapun, program BPUM ini dirancang bersama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi nasional.
Program BPUM atau BLT UMKM hanya diberikan pada pelaku usaha mikro yang belum bankable atau belum tersentuh kredit perbankan.
Sementara untuk pelaku usaha kecil dan menengah yang sudah memiliki kredit perbankan, pemerintah memberikan bantuan dengan restrukturisasi kredit, subsidi bunga, dan bunga 0 persen bagi kreditur KUR di bawah Rp10 juta hingga Desember 2020. ***
