Nasional

Paripurna Putuskan Revisi UU MD3 dan ASN

JAKARTA, Rapat Paripurna DPR akhirnya memutuskan Revisi UU MD3 dan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dibahas pada masa reses. Selain itu mengesahkan revisi UU nomor 42/2014 tentang perubahan UU nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin raoat juga mengesahkan Prolegnas 2016 setelah dibacakan Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima meminta rapat paripurna diskors untuk pembahasan revisi UU terkait masa reses DPR yang dimulai pada Jumat (16/12/2016) besok.

“Saya mengusulkan terkait dengan waktu yang sangat pendek, mohon kiranya disetujui paripurna ini diskors dulu agar ada pembicaraan antara pimpinan dan pimpinan fraksi untuk kira-kira dalam waktu yang pendek ini bisa membahas UU MD3 itu,” kata Aria di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka juga melakukan interupsi. Anggota Komisi VI DPR itu meminta revisi terbatas rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara (ASN) ‎diputuskan oleh DPR hari ini.

Apalagi, terdapat aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung MPR/DPR/DPD mendesak RUU ASN disahkan. “Ada penyuluh dan tenaga honorer yang sedang menunggu keputusan DPR. Sudah disampaikan Baleg, UU Revisi yang diharmonisasi Baleg untuk disahkan sebagai nisiatif DPR sehingga bisa dibahas di masa sidang berikutnya,” kata Rieke.

Usulan revisi UU ASN diterima. Kemudian bersepakat rapat langsung dilakukan pidato penutupan sidang oleh Ketua DPR Setya Novanto. “Nantinya ada beberapa alat kelengkapan dewan yang akan bersidang di masa reses jika diperlukan rapat pengganti Bamus dalam masa reses,” kata Fahri.

DPR RI juga berencana melakukan revisi UU Nomor 42 Tahun Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)‎. Revisi tersebut terkait penambahan pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk PDI Perjuangan.

Sementara itu anggota FPKS Tifatul Sembiring berharap direvisinya UU MD3 dapat mengembalikan ‎jabatan Ketua MKD ke fraksi PKS. Seperti diketahui saat ini Ketua MKD oleh Sufmi Dasco Ahmad yang berasal dari fraksi Gerindra. “Kalau secara fatsun PKS Ketua MKD. Kembalikan itu,” kata Tifatul.

Anggota Komisi I DPR RI itu menuturkan, ‎sudah seharusnya PKS mendapatkan jatah pimpinan MKD. Hal itu berdasarkan kesepakatan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) saat awal periode 2014-2019 lalu, namun di pertengahan periode jatah pimpinan PKS dicabut. “Sebelum PDIP masuk pimpinan kita sudah minta (kursi Ketua MKD), untuk jalan tengah. Kasarnya PKS dikudeta,” ujarnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top