Nasional

Paripurna DPR RI Setujui Hak Angket KPK

JAKARTA – Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui usulan hak angket terkait rekaman tersangka dugaan korupsi e-KTP Miryam S Hariani untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 10 fraksi di DPR, hanya fraksi Gerindra, PKB dan Demokrat yang menolak usulan hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota DPR RI tersebut.

“Apakah usulan hak angket ini dapat disetujui?” tanya pimpinan rapat Fahri Hamzah kepada 324 anggota parlemen yang hadir. Anggota paripurna pun menyetujui. “Setuju,” jawab sejumlah anggota secara aklamasi.

Anggota Fraksi Demokrat, Erma Suryani Ranik menyatakan, hak angket yang digulirkan berpotensi melemahkan KPK dalam upaya penegakkan hukum serta pemberantasan korupsi di Indonesia. “Demokrat menganggap tidak tepat waktu, sehingga Fraksi Partai Demokrat menyatakan tidak menolak,” ujarnya.

Kendati demikian kata Erma, klarifikasi atas kinerja yang dilakukan KPK memang perlu dilakukan. Namun, tidak perlu menggunakan mekanisme hak angket.

Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra Martin Hutabarat mengusulkan, agar pengambilan keputusan terkait usulan hak angket ditunda hingga masa reses berakhir. “Bila hak angket digulirkan saat ini, sikap itu tidak mewakili aspirasi masyarakat, melainkan aspirasi pribadi anggota,” tambahnya.

Usul penggunaan hak angket muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama KPK yang berlangsung pada Selasa – Rabu (18-19/4) dini hari. Dalam pertemuan itu, DPR mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani, anggota DPR yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top