Nasional

Paripurna DPR RI dan Pemerintah Setujui Revisi UU KPK

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Rapat Paripurna DPR RI ke-9 masa persidangan I periode 2019-2020 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah akhirnya menyetujui hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk disahkan menjadi undang-undang (UU).

“Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang RUU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui dan disahkan menjadi UU,” kata Fahri menanyakan kepada anggota dewan yang hadir, dan mereka pun setuju.

Hadir mewakili pemerintah antara lain Menkumham Yasonna Laoly dan mengatakan bahwa diperlukan pembaharuan hukum  tindak pidana korupsi agar dapat berjalan efektif dan dapat mencegah kerugian negara yang lebih besar.

“Kita semua mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama agar pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia,” jelas Yasonna.

Sebab, sekarang ini menurut Yasonna tindak pidana korupsi makin sistematis dan makin tidak terkendali. Dalam upaya pencegahan tersebut, maka pemerintah menyetujui dilakukan pembaharuan hukum agar pencegahan dan pemberantasan korupsi itu lebih efektif.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam revisi UU KPK, yakni:

1. Kelembagaan KPK merupakan rumpun, bagian dari eksekutif yang dalam pelaksanaannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Dalam penghentian penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan atau SP3 jika tidak selesai dalam dua (2) tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

3. Dalam hal penyadapan, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK, paling lambat diberikan 1×24 jam. Penyadapan paling lama dilakukan enam bulan dan dapat diperpanjang dengan dimaksudkan untuk lebih menjunjung hak asasi manusia (HAM).

4. Terkait status kepegawaian, pegawai KPK merupakan anggota KORPRI sesuai dengan undang-undang. Pengangkatanya pun dilakukan sesuai undang-undang.

“Atas nama Presiden, kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Legislasi dan anggota DPR RI yang terhormat atas dedikasi, kerja keras sehingga dapat menyelesaikan pembahasan rancangan UU ini,” ungkap Yasonna.

Sementara itu empat fraksi, yakni Gerindra, PKS, PPP dan Demokrat menyampaikan sejumlah catatan terkait revisi UU KPK tersebut. Umumnya menyangkut keberadaan dewan pengawas yang harus dipastikan independen.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top