Nasional

Paripurna DPR Lantik Setya Novanto Ketua DPR RI

JAKARTA, Dalam paripurna DPR RI seluruh Fraksi di DPR menyetujui penetapan Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR RI menggantikan Ade Komarudin. Semua pimpinan fraksi bahkan langsung mengucapkan selamat kepada Ketum Golkar tersebut, Karena urusan pergantian pimpinan DPR RI itu sepenuhnya menjadi hak partai politik.

“Soal pergantian pimpinan DPR RI itu hak sepenuhnya partai masing-masing. Kami hargai dan kami tidak keberatan atas pergantian. Tapi kami berharap ini adalah pergantian yang terakhir dari pimpinan dewan,” tegas Supratman Andi Agtas dalam menyampaikan sikap Fraksinya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Namun, Gerindra berharap di bawah kepemimpinan yang baru DPR akan lebih berpihak kepada rakyat. “Harus berhenti bertikai dalam rangka mensejahterakan rakyat, dan selamat saudaraku Setya Novanto,” ujarnya.

Dukungan yang sama disampaikan jubir FPKB KH. Maman Imanul Haq, Sukamta (FPKS). “Bagi PKS pergantian pimpinan DPR adalah hak prerogatif partai. Semoga dewan bisa lebih baik, aspirasi bisa banyak diserap dan kerjasama fraksi lebih erat. Dan apa yang menjadi aspirasi PKS bisa diperjuangkan,” tegasnya.

Demikian juga Hanura, NasDem, FPDIP, Demokrat, FPAN, Golkar, dan FPPP. Setya Novanto pun kemudian dilantik sebagai Ketua DPR RI oleh pejabat harian Mahkamah Agung (MA) dan disaksikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah serta anggota DPR RI.

Sebelumnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akhirnya menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian kepada Ade Komaruddin (Akom) sebagai Ketua DPR. Dan, MKD menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran terkait laporan atas persetujuan rapat kerja sejumlah perusahaan BUMN soal penyertaan modal negara (PMN) sebagai mitra kerja Komisi VI DPR dengan Komisi XI DPR.

“Diputuskan bahwa terdapat pelanggaran ringan. Shingga diberi sanksi berupa peringatan tertulis. Dan menetapkan mitra kerja komisi 11 dikembalikan termasuk pembahasan PMN (penyertaan modal negara). Keputusan ini berlaku sejak Rabu (30/11/2016) hari ini,” tegas Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Di kasus lain, Akom dikenakan sanksi sedang hingga pemberhentian sebagai Ketua DPR RI. Hal itu soal laporan empat orang anggota Baleg karena diduga melanggar kode etik dewan dengan mengulur waktu dalam pembahasan RUU Pertembakauan.

“Untuk RUU Pertembakauan, terhadap Akom, MKD memutuskan terdapat pelanggaran etik DPR kriteria sedang sehingga diputuskan sejak Rabu yang bersangkutan yaitu Akom dari Fraksi Golkar dinyatakan berhenti dari jabatan Ketua DPR,” pungkas Dasco.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top