Nasional

Paripurna DPR akan Pastikan Perpanjang atau Tidak Pansus Angket KPK

JAKARTA, Pada Selasa (26/9/2017) siang hari ini, DPR menggelar sidang paripurna dan agenda penting yang menjadi sorotan masyarakat adalah perpanjangan masa kerja pansus hak angket KPK, yang selesai pada 28 September ini akan diperpanjang atau tidak?

Karena itu pansus angket KPK yang dipimpin oleh Agun Gunandjar Sudarsa akan menyampaikan laporan pada sidang paripurna DPR tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.

Meski belum bisa menyempurnakan laporan hasil kerjanya karena terkendala konfirmasi dari KPK, pansus tetap akan melaporkan kepada sidang paripurna. Sementara pada pukul 14.00 Wib siang ini pansus dijadwalkan rapat dengan pimpinan KPK.

Pansus angket berpijak bahwa Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) mewajibkan mereka melaporkan hasil kerjanya selama 60 hari. Materi yang akan dilaporkan berkaitan dengan temuan dan hasil analisis pansus selama bekerja dua bulan terakhir ini.

Selain laporan pansus angket KPK, paripurna DPR juga membahas laporan Komisi III DPR tentang hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon hakim agung tahun 2017 dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Selanjutnya laporan Komisi I DPR tentang hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2017 – 2021 dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan/
Secara spesifik laporan tersebut nanti akan memaparkan 4 aspek yaitu kelembagaan, kewenangan, tata kelola SDM, dan anggaran.

Laporan pertama terkait kelembagaan. Pansus melihat KPK sebagai lembaga superbody yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik serta diawasi. Menurut versi pansus, bukti kedigdayaan KPK terlihat dari sikap mereka yang tetap menganggap pansus adalah ilegal.

Pansus juga menganggap KPK dengan argumen independensi mengarah pada kebebasan atau malah lepas dari pemegang cabang-cabang kekuasaan negara.

Laporan kedua terkait kewenangan. Kepada peserta sidang paripurna, pansus akan menyoroti kewenangan dan tugas KPK. Mulai dari supervisi, penyelidikan, penyidikan hingga koordinasi.

Laporan ketiga berkaitan dengan tata kelola SDM. Pansus melihat KPK, dengan argumen independensi, melakukan penataan SDM yang sedikit banyak berbeda dengan unsur aparatur pada lembaga negara lain pada umumnya.

Laporan keempat yaitu terkait anggaran. Pansus menyoroti penggunaan anggaran yang berasal dari APBN termasuk hibah-hibah baik dari luar negeri maupun dalam negeri untuk KPK.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top