JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM – Anggota DPR RI FPKB Hj. Luluk Nurhamidah menegaskan bahwa PKB akan mendukung jika Pansus Haji merekomendasikan terbentuknya Kementerian Haji. Menurutnya sesuatu yang baik pasti akan PKB dukung. Itu akan menjadi wewenang Pemerintahan Presiden Prabowo Soebianto mendatang.
“Presiden Prabowo bisa tambah kementerian atau badan pengelola haji. FPKB DPR pasti akan mendukung,” demikian Luluk Nurhamidah yang juga menjadi Tim Pengawas (Timwas Haji) 2024, dalam diskusi dialektika demokrasi “Pansus Haji Jawab Masalah Haji Selama ini?” bersama pengamat Haji Ade Marfuddin, Anggota Timwas Haji DPR Ri Wisnu Wijaya (FPKS), dan praktisi media Khafidlul Ulum di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Dan, agar Pansus Haji DPR bisa menghasilkan temuan dan bukti-bukti yang akurat, apakah akan menghadirkan pihak Arab Saudi, karena penyelenggaraan haji ini melibatkan kedua negara, bukan saja Kemenag RI? Luluk menjawab singkat,”Bisa kalau memungkinkan. Kita tunggu nanti.”
Menyadari masalah haji ini terus terulang setiap tahun; dari masalah transportasi seperti bus di Arab Saudi, penerbangan – pesawat, akomodasi, katering terkait tukang masak (chef) diduga banyak dari Bangladesh dan India, maktab – penginapan, pengalihan kuota haji tambahan dan bahkan terindikasi korupsi. “FPKB justru bertanya kepada pemerintah; apakah tidak belajar dari rekomendasi haji sebelumnya? Sehingga masalah haji ini masih terjadi,” kata Luluk.
Menurut Luluk dari 535 bus sholawat di Arab Saudi yang masuk kategori layak hanya 20 bus. Banyak jemaah haji yang jalan kaki antara Arafah, Mudzalifah dan Mina (Armina). “Yang paling pokok adalah kuota haji. Kalau ada tambahan, seharusnya diprioritaskan untuk haji reguler, yang antreannya hingga 2,3 juta orang dan usia mereka nantinya di atas 80 tahun itu ada 35 ribu orang. Jadi, banyak yang mesti dibenahi,” pungkasnya.
Hal itu juga diakui Wisnu Wijaya, jika banyak masalah.haji yang harus diselesaikan. Baik transportasi, akomodasi, maktab, jemaah umroh yang overstay dan sebagainya. Karena itu, Pansus akan panggil Kemenag RI dan pihak-pihak terkait.
Ade Marfuddin menilai kalau masalah haji ini terus berulang dan masalahnya hampir sama. Karena itu, Pansus Haji harus dikawal untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke.depan. “Pansus ini jangan gaya-gayaan saja, tapi harus menghasilkan keputusan yang konkret untuk perbaikan haji. Pansus juga harus paham soal kuota misalnya, prosedurnya seperti apa, apa benar hanya tambahan begitu saja atau ada catatan lain?” tanya Ade.
Sementara itu Khafidul Ulum berharap Pansus haji ini serius, kompak, berani, solid, dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaran haji ke depan. “Jadi, Pansus haji DPR ini jangan masuk angin,” ungkapnya.
Penulis: M Arpas
Editor: Kamsari
