KEDIRI-Luas lahan pertanian cabai di Kabupaten Kediri mencapai 5.000 Hektar. Bahkan setiap hektarnya mampu menghasilkan 6 ton hingga 8 Ton. Sehingga setiap tahunnya bisa panen menghasilkan 40 ribu ton. “Hasil panen itu kemudian dikirim ke Jakarta, Bali, Kalimantan dan Jawa Barat,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, Widodo di Jakarta, Kamis (23/3/2017).
Menurut Widodo, panen cabai di Kediri cukup tinggi. Apalagi Kediri memiliki standar cropping 3900. “Yang sudah panen 2446, sehingga sisanya masih akan panen Kepung Puncu ini melimpah dan Kediri siap back up kebutuhan cabai nasional,” tambahnya.
Hal senada,Kepala Desa Yoni Widarto mengakui wilayah Puncu dan Kepung dapat memproduksi 50 ton cabai. Malah dengan harga Rp47 ribu/kg dan harga ini masih menggembirakan bagi petani.
Namun, Yoni berharap petani cabai Kediri akan adanya HPP oleh Kementerian, dengan demikian tidak akan ada lagi harga tinggi dan liar untuk harga Cabai. “Masih tidak ada masalah mas dengan harga cabai saat ini, tapi kalau pemerintah akan ada HPP, petani Cabai juga senang karena tidak akan ada kata rugi” ucapnya
Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura Spudnik Sujono dalam kunjungan kerja ke sentra petani cabai Di Kecamatan Kepung dan Puncu, Kabupaten Kediri mengatakan pasokan cabai melimpah dan tidak akan mengalami kekurangan hingga Hari Raya Idul Fitri, namun kenapa harga masih saja ada yang mahal. Bahkan terkesan lebih mahal cabai daripada daging. “Kalau kita lihat cabai melimpah di sini, bahkan sampai Idul Fitri tidak akan kekurangan stok cabai, tapi kenapa harga masih ada yang tinggi,” paparnya
Berdasarkan pengamatan Spudnik, Di Desa Kebonrojo Kecamatan Puncu dan Kecamatan Kepung merupakan sentra penghasil cabai dan sedang menjelang puncak panen cabai.
Menurut Dirjen Hortikultura tersebut, petani harus untung, namun konsumen juga jangan dirugikan, untuk itulah Dirjen akan mendorong Kementerian Perdagangan untuk diadakan HPP, Harga Pokok Penjualan Cabai, sehingga ada kepastian di petani agar petani tidak akan mengalami rugi. “Saya akan mendorong Kementerian Perdagangan untuk menentukan HPP, jadi bukan hanya gabah saja, tapi juga petani dan pedagang jangan menjual dan mengambil untung secara berlebihan, perintah kan melindungi petani dan konsumen” imbuh Spudnik. ***
