Nasional

PAN Minta PT Presiden Tidak Divoting

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, ketentuan soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) lebih baik tidak ditentukan melalui mekanisme voting, karena ketentuan itu menyangkut keterpilihan presiden pada masa yang akan datang.

“Kalau saya mengusulkan jangan sampai divoting tapi komunikasi antar ketum-ketum parpol. Jangan seperti pilihan lurah atau kades. Bukan merendahkan, ini pimpinan nasional kita. Sebaiknya ketentuan itu dilakukan dengan berdiskusi dan mengundang petinggi-petinggi partai politik,” tegas Waketum PAN itu pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Menurut da, tidak masalah jika semakin banyak calon presiden yang maju mencalonkan diri. “Itu sah-sah saja,” kata Taufik lagi.

Sementara itu sampai saat ini, pembahasan RUU Pemilu masih berjalan. Presidential threshold menjadi salah satu dari empat isu krusial dalam undang-undang tersebut.

Isu tersebut mengerucut menjadi tiga opsi, yakni 0 persen, 20-25 persen, dan 5 persen usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Taufik mengatakan, perlu ada kompromi untuk menentukan keputusan yang tepat. “Jadi, kita tidak bisa mengatakan yang 0 persen paling baik, atau yang 20 persen paling baik, enggak bisa. Ini perlu kompromi,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top