Nasional

Pakar Pidana: PPATK hanya Boleh Sebutkan Modus TPPU, bukan Nama Terduga

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Menyinggung pemberitaan penyimpanan uang di Kasino, Malaysia, yang duduga pejabat saat menjadi pimpinan DPD RI dan pejabat daearh oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), PPATK memang berhak menyebut “modusnya” tanpa boleh memberikan secara lengkap temuannya, karena laporan analisis hanya boleh disampaikan pada para penegak hukum.

“Yang bisa menyebut nama itu sudah diatur dalam UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) juga kepolisian, kejaksaan, bea cukai, pajak dan KPK. Sehingga jika ada info dari penegak hukum harus menghormati juga asas praduga tak bersalah dengan menulis atau menyebut nama disingkat, gambar disamarkan dengan mata ditutup blok hitam dan sebagainya,” tegas pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar, Senin (16/2/2020).

Karena itu, kata Ficar Hadjar, jika ada yang keberatan terhadap sebuah berita yang diduga melanggar asas praduga tak bersalah tersebut, maka seseorang atau korban bisa mengadukannya sesuai dengan mekanisme UU Pers untuk meminta hak jawab atau melaporkanya ke Dewan Pers.

“PPATK kewenangannya hanya melakukan analisis terhadap semua transaksi keuangan, yang jika ditemukan transaksi yang mencurigakan maka harus melaporkannya ke penegak hukum, yang menjadi mitranya. PPATK hanya berhak mempublikasikan hanya terkait metode dan modus pencucian uangnya saja,” jelas Ficar lagi.

Sementara itu lembaga penegak hukum jika menerima hasil analisis PPATK dapat menindak-lanjuti menjadi sebuah perkara dan diawali dengan tindakan penyelidikan perkara. “Jadi, jika ada seseorang yang merasa dirugikan dengan pemberitaan bisa mengadukan ke dewan pers,” pungksnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top