Nasional

Organisasi Masyarakat Sipil Dukung Putusan MA untuk DPD

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 11 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti IPC, Formappi, Yappika, Kopel, IBC, ICW, SPD, Perludem, PSHK, Kode Inisiatif, dan Pusako, mendukung keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan Tatib DPD RI yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD RI selama 2,5 tahun.

“Putusan MA itu harus dijalankan, dan bukan diperdebatkan. Tapi, karena kepentingan politik segelintir orang di internal DPD RI, maka Tatib DPD bisa mengatur masa jabatan pimpinan DPD RI. DPD menjadi rebutan kepentingan partai politik, dan bukannya bekerja untuk daerah,” tegas Larius Karus di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (3/4/2017).

Hadir anggota DPD RI Djasarmen Purba, Anang Prihartoro, Anna Latuconsina, Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, Parlindungan Purba, Adrianus Garu, Siska, Nurbawati Bantilan, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil tersebut.

Sementara itu para pakar dan tokoh yang mendukung putusan MA ini antara lain Saparinah Sadeli, Ramlan Surbakti, Syamsuddin haris, Bivitri Susanti, Denny Inrayana, Refly Harun, Zainal Arifin Muchtar, Feri Amsari, Hendardi, Usman Hamid, Hj. Nursyahbani Katjasungkana, Romo Benny Susetyo, Yuda Irlang, Sebastian Salang, Ray Rangkuti, Jeiry Sumampow, dan Titi Anggraeni.

Djasarmen menegaskan jika DPD RI sudah sepakat untuk mematuhi putusan MA, menyelematkan DPD RI untuk kepentingan daerah bukan sekelompok orang, masa jabatan pimpinan DPD RI sama dengan masa jabatan anggota DPD RI, dan putusan MA itu tidak bersifat retroaktif.

Annag Prihartoro, Anna, dan Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, Iqbal Parewangi menyatakan hal yang sama jika putusan MA tersebut tidak perlu diperdebatkan, melainkan wajib dijalankan. “Saya sebagai salah satu orang yang mengajukan judicial review ke MA bukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena Tatib itu kewenangannya MA, sudah perbaiki dan wajib dilaksanakan,” ujarnya.

Karena itu kata Djaserman, Paripurna DPD RI pada Senin siang ini hanya untuk membacakan keputusan MA tersebut, dan bukannya untuk pemilihan pimpinan DPD RI yang baru. Namun, tampaknya masih akan terjadi adu kuat dua kelompok yang pro dan kontra putusan MA tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top