Nasional

Oknum DPR Diduga Langgar Prokes, Alpha: Polisi Harus Pro Aktif Segera Proses Hukum

Oknum DPR Diduga Langgar Prokes, Alpha: Polisi Harus Pro Aktif Segera Proses Hukum
humas.polri.go.id

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Masyarakat mendesak aparat penegak hukum memeriksa oknum anggota DPR dari Fraksi PAN yang diduga melanggar Protokol Kesehatan (Prokes). Seperti diketahui Guspardi Gaus dari F-PAN yang baru tiba dari Kyrgystan langsung mengikuti rapat kerja Komisi II DPR, kontan saja mendapat protes dari rekan kerjanya, karena tak mengikuti aturan Karantina dan Swab. “Polisi harus memanggil dan menyidik oknum anggota DPR tersebut, karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Dengan begitu polisi dianggap tidak ada diskriminasi dan pengecualian dalam penegakan hukum dimasa Covid-19 ini,” kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Lebih jauh kata Azmi, semua aturan Prokes berlaku tanpa kecuali, baik WNI maupun WNA dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Mereka wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku serta menjalani karantina. “Sesuai aturan sebagaimana surat edaran Satgas Covid Nomor 8 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan pada masa Pandemi Covid 19 yang diberlakukan sejak 9 Pebruari 2021, maka setiap pelaku perjalanan internasional wajib menjalankan karantina 5x 24 jam.”

Apabila ini tidak dilakukan yang bersangkutan, lanjut Azmi, maka dapat dikenakan ancaman hukuman karena dalam surat edaran ini sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 5 ada kewajiban hukum. Sekaligus perintah bagi instansi yang berwenang untuk melakukan pendisiplinan bagi pelanggar termasuk melakukan tindakan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar aturan protokol kesehatan selama masa Covid 19.

Dosen FH UBK ini menjelaskan bahwa tindakan oknum DPR ini adalah sebuah perbuatan pelanggaran, jadi ada kesalahan yang sengaja dilakukan oleh pelaku. Maka agar ada persamaan hukum terhadap oknum anggota DPR ini harus dikenakan sanksi atas perbuatannya yang tidak menuruti perintah dan aturan satgas Covid-19 perbuatannya ini bisa dikenakan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo Pasal 261 ayat 1 KUHP.”

Menurut Azmi, proses hukum ini menjadi penting agar ada sanksi tegas dan efek jera atas tindakannya yang tidak patuh pada aturan sebagaimana ketentuan protokol kesehatan yang sudah diterapkan pemerintah. “Sehingga di sini terlihat ketegasan pemerintah dan bertujuan agar semua orang punya kesadaran hukum, dan kesadaran atas kesehatan, apalagi anggota dewan seharusnya bisa jadi teladan dan memberikan contoh serta menjadikan dirinya sebagai contoh. ”

Azmi juga mendorong pimpinan partai harus punya kewajiban hukum dan moral untuk menjatuhkan sanksi kepada anggotanya , terutama kepada lembaga kepolisian harus mengusut dan memproses tuntas atas permasalahan pelanggaran protokol kesehatan ini. ***

 

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top