Perbankan

OJK: Korupsi Bahayakan Kehidupan Bangsa

OJK: Korupsi Bahayakan Kehidupan Bangsa
sumber foto: ojk.go.id

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COMAksi dan perilaku korupsi menyebabkan kerugian secara sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan ketimpangan yang dapat membahayakan kehidupan bangsa. Bahkan korupsi dapat menjadi awal dari tindakan kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang mana pelaku berupaya menyamarkan asal- usul ilegal kekayaan maupun transaksi dan aset yang dimiliki untuk menghindari kecurigaan aparat penegak hukum.
“Korupsi merupakan extraordinary crime sehingga perlu ditangani secara extraordinary, dan diobati hingga akar permasalahan,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar di Jakarta, Selasa, (20/12/2020).

Lebih jauh Mahendra menjelaskan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri oleh masing- masing organisasi semata, namun, harus dilakukan secara terintegrasi oleh seluruh lembaga, baik pemerintah atau industri jasa keuangan, dan seluruh masyarakat.

Dengan demikian, OJK berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder terkait, untuk melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menangani tindak pidana korupsi.

Melalui penerapan prinsip tata kelola, dia menyampaikan peran OJK dalam mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia diwujudkan melalui pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan. “Melalui penerapan prinsip tata kelola diharapkan dapat meningkatkan integritas dan meminimalisir risiko terjadinya korupsi,” kata Mahendra.

Selain itu, penerapan prinsip tersebut juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman dalam melakukan mitigasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) di sektor jasa keuangan secara efektif dan efisien.

Sementara itu, Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Isabella Wattimena meminta pemerintahan meningkatkan integritas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Karena korupsi adalah kejahatan luar biasa dan harus diobati sampai ke akar permasalahannya. “Masih diperlukan penguatan dan peningkatan dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di Indonesia,” katanya, Selasa, (20/12/2022).

Lebih jauh Sophia menjelaskan bahwa upaya mencegah, memberantas dan menindak perbuatan pidana tersebut harus dilaksanakan secara terintegrasi oleh pemerintah, industri jasa keuangan dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu wujud komitmen mencegah dan memberantas korupsi, OJK berkolaborasi dengan KPK dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang bersifat mandatory di lingkungan industri jasa keuangan.

Hasil terbaru KPK tahun 2022, OJK berhasil menduduki peringkat ke-4 dari total 620 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (KLPD) di Indonesia, meningkat dari sebelumnya peringkat ke-19 pada 2021. Untuk lembaga nonkementerian, OJK menempati peringkat ke-2, dari total 61 lembaga nonkementerian di Indonesia, meningkat dari sebelumnya peringkat ke-13 pada 2021.

Dia berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi role model untuk menularkan dan mendorong terciptanya budaya anti korupsi, anti kecurangan dan anti penyuapan kepada para pemangku kepentingan, khususnya di industri jasa keuangan. ***

Penulis   : Iwan Damiri
Editor     : Eko

 

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top