Perbankan

OJK Diharapkan Berperan Aktif Sikapi Kasus The Duck King

OJK Diharapkan Berperan Aktif Sikapi Kasus The Duck King
The Duck King/Kompasiana.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta berperan lebih aktif dalam membantu penyelesaian kasus perselisihan Mizuho dengan PT Asia Kuliner Sejahtera yang berujung di meja hijau.

Kasus investasi asing ini dianggap dapat berpotensi meruntuhkan kepercayaan investor asing terhadap iklim usaha di Tanah Air, padahal saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mendorong investor untuk masuk ke Indonesia.

“Diharapkan OJK berperan lebih aktif guna melindungi kepentingan investor publik dan masyarakat,” kata kuasa hukum Mizuho, Edward Lontoh mengutip laman bisnis.com, Jumat (13/3/2020).

Menanggapi sengketa investasi yang berubah menjadi pinjam-
meminjam ini, Ketua OJK menyerahkannya ke pihak pengadilan. “Bawa saja ke pengadilan. Nanti akan terungkap semua,” kata Ketua OJK Wimboh Santoso.

Mizuho memperkarakan PT Asia Kuliner Sejahtera, PT Jaya Bersama Indo Tbk, Asia Culinary Pte. Ltd, serta lima orang terkait lainnya sebagai para tergugat.

Adapun, lima orang terkait lainnya yang disebut sebagai tergugat memiliki posisi sebagai pemegang saham dan jajaran direksi di PT Asia Kuliner Sejahtera dan PT Jaya Bersama Indo Tbk. yaitu Itek Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar, Ibin Bachtiar, Lin Manuhutu, dan Tio Dewi. “Dalam gugatan ini, kami menuntut ganti rugi US$40,9 juta,” kata kuasa hukum Mizuho Edward Lontoh.

Gugatan ini dilakukan karena PT Asia Kuliner Sejahtera belum melakukan pembayaran kewajiban utang sebesar US$ 40,9 juta.

Mizuho mengetahui PT Asia Kuliner Sejahtera bersama dengan lima orang terkait saat ini sedang melakukan upaya penerbitan obligasi untuk perluasan bisnis dari PT Jaya Bersama Indo Tbk. dan di sisi lain, mereka belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Mizuho.

Rencana penerbitan obligasi yang dilakukan oleh tergugat tanpa mempertimbangkan kepentingan Mizuho berpotensi melanggar hukum. Hal ini juga memiliki dampak yang strategis dan menempatkan Mizuho dalam risiko.

Aksi korporasi PT Jaya Bersama Indo Tbk. dianggap mengesampingkan kepentingan Mizuho dan kegiatan tersebut dianggap bertentangan dengan praktik investasi yang baik serta juga melanggar hukum.

Dalam gugatan, Mizuho juga meminta kepada pengadilan dan lembaga keuangan terkait untuk menginstruksikan PT Jaya Bersama Indo Tbk. menunda penerbitan obligasi serta menginstruksikan PT Asia Kuliner Sejahtera bersama lima orang terkait untuk menghentikan dan menunda proses terkait atas nama PT Jaya Bersama Indo Tbk.

The Duck King Nilai Salah Alamat

PT Jaya Bersama Indo Tbk (JBI) menyampaikan klarifikasi atas gugatan hukum yang dilakukan Mizuho Asean Investment LP kepada perusahaan yang mengoperasikan jaringan restoran The Duck King itu.

Andi Simangunsong, kuasa hukum JBI dari AFS Partnership, menuturkan kliennya tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Mizuho.

“Mizuho bukanlah kreditur maupun pemegang saham JBI. JBI tidak pernah menjadi penjamin ataupun melakukan kontrak apapun juga dengan Mizuho,” ujarnya melalui siaran pers yang dikirim, Senin (16/3/2020).

Menurutnya, rencana penerbitan obligasi JBI tidak ada hubungannya dengan Mizuho karena aksi korporasi itu dalam rangka ekspansi usaha dan akuisisi perusahaan.

Dia menambahkan permasalahan yang ada adalah antara Mizuho dengan PT Asia Kuliner Sejahtera (AKS) dkk.

AKS mendaftarkan gugatan terhadap Mizuho dkk karena tidak merasa pernah menerima uang dari Mizuho dan terkait cacatnya dokumen dokumen yang menjadi dasar klaim utang Mizuho kepada AKS dkk.

Sebagai informasi, AKS merupakan salah satu pemegang saham JBI.

Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Mizuho kepada JBI dkk adalah gugatan yang salah alamat karena permasalahan Mizuho adalah dengan AKS dkk, bukan JBI.

JBI mencadangkan haknya mengajukan tuntutan hukum terhadap Mizuho terkait pemberitaan dimaksud, yang dapat menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap JBI.

“Kami percaya OJK [Otoritas Jasa Keuangan] dan BI [Bursa Efek Indonesia] telah dan akan senantiasa bekerja dengan profesional sehubungan dengan rencana penerbitan obligasi JBI. Permasalahan salah satu pemegang saham emiten dengan pihak ketiga, tidaklah sepatutnya mengganggu kegiatan operasional dan rencana aksi korporasi yang dilakukan emiten,” tuturnya. ***

 

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top