Perbankan

OJK: 15 Pinjol Belum Penuhi Modal Setor Rp25 Miliar

Ilustrasi transaksi digital/Foto: Anjasmara
Ilustrasi transaksi pinjol/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sampai saat ini dari 102 perusahaan pinjol yang terdaftar, masih ada 15 perusahaan yang belum memenuhi aturan modal awal ini. Padahal OJK telah mengatur besaran modal awal fintech peer to peer lending (pinjaman online/pinjol) dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022. “Data terakhir ada 15 perusahaan peer to peer di bawah (modal awal) itu,” kata Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK Moch Ihsanuddin di Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Moch Ichsanuddin menjelaskan OJK belum memberikan sanksi kepada 15 perusahaan tersebut, meski belum memenuhi modal awal. Alasannya, berdasarkan aturan yang berlaku, kewajiban pemenuhan modal awal ini masa transisinya 1 tahun sejak aturan diterbitkan.

Artinya, lanjut Ichsanuddin, OJK masih memberikan waktu kepada 15 perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajiban modalnya hingga tahun depan. “Kita akan supervisory action ya. Kita suruh tambah modal. Mau nggak mau kan mereka harus nambah modal,” ujarnya.

Berdasarkan POJK Nomor 10 Tahun 2022, penyelenggara pinjol harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp 25 miliar pada saat pendirian. Adapun modal ini harus disetor secara tunai, penuh, dan ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama penyelenggara pada bank umum maupun bank syariah.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, bagi perusahaan pinjol yang baru terdaftar, wajib memenuhi modal disetor sebesar Rp 25 miliar.

Sedangkan perusahaan pinjol yang sudah lama terdaftar, masih dapat memenuhi modal disetor melalui tiga tahapan selama tiga tahun, yaitu tahun pertama sebesar Rp 2,5 miliar, tahun kedua sebesar Rp 7,5 miliar, dan tahun ketiga Rp 12,5 miliar. “Kita dengan POJK Nomor 10 Tahun 2022, itu aturannya sangat sempurna sudah diperbaiki. Di mana modal itu mesti ditingkatkan dari Rp 2,5 miliar dalam 3 tahun harus menjadi Rp 12,5 miliar. Sementara kalau yang izin baru itu akan dinaikan menjadi Rp 25 miliar,” pungkasnya. ***

Penulis     :    Iwan Damiri
Editor       :    Eko

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top