JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Pademi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun membuat industri pariwisata porak poranda. Baru-baru ini sejumlah hotel berbintang sudah mulai ditawarkan kepada investor. Karena sudah tak mampu lagi membiayai operasional hotel tersebut. “Ya memang tidak bisa disalahkan Kemenparekraf sendirian. Karena pandemi ini melanda seluruh dunia. Fenomena jual hotel itu, juga terjadi di negara-negara lain,” kata Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Seperti diketahui, hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat itu dijual seharga Rp 90 miliar melalui platform lamudi.co.id. Kemudian juga terdapat hotel yang terletak di Jalan Petojo Utara, Jakarta Pusat. Budget hotel dengan 87 kamar itu dijual seharga Rp 110 miliar.
Lebih jauh kata Ali, pemerintah sudah mengucurkan sekitar Rp3,3 triliun dana hibah untuk pariwisata. Dengan rincian sebanyak 70 persen akan disalurkan kepada pelaku usaha hotel dan restoran. “Dana tersebut digunakan untuk menjalankan operasional sehari-hari, serta menerapkan protokol kesehatan CHSE. 30 persen lainnya akan diberikan kepada Pemda,” ungkapnya.
Bahkan, kata Ali, pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan mendukung pariwisata, termasuk membolehkan hotel-hotel sebagai lokasi isolasi mandiri. “Yang membuat hotel tak bisa bertahan, karena Pandemi Covid-19 ini tidak bisa diprediksi, kapan akan berakhir. Kondisi inikan sulit membuat rencana bisnis,” terang Anggota Fraksi Partai Gerindra.
Legislator dari Dapil Banten I ini memahklumi bahwa pengusaha hotel dan restoran dalam kondisi terjepit. Karena pengusaha hotel memiliki tanggung jawab terhadap kredit perbankan. “Dia pasti punya hutang dengan bank yang harus dibayar. Meski perbankan sudah memberikan restrukturisasi utang, tetapi kan ada batasannya. Tidak mungkin bank terus menerus memberikan restrukturisasi. Bank juga punya daya tahan yang terbatas,” paparnya.
Dalam situasi seperti ini, lanjut Ali lagi, pengusaha sudah melakukan langkah efisiensi dan penghematan dalam manajemen, termasuk PHK, potong gaji, dan lain-lainnya. “Namun langkah itu, belum juga mampu menolong chasflow perusahaan, ya mungkin salah satu jalan terbaik, ya mau tak mau dijual,” ungkapnya.
Disinggung saran kepada pemerintah, Ali dengan tegas meminta agar kebijakan vaksinasi yang sudah diprogram harus segera dipercepat. “Presiden menargetkan sekitar 12 bulan selesai, vaksinasi. Namun lagi-lagi itu tergantung dari jumlah vaksin yang tersedia. Bahkan ada yang memperkirakan vaksinasi baru selesai sekitar 5 tahun. Makanya kita dorong pemerintah mempercepat,” pungkasnya. ***
