Nasional

Novanto Minta Masyarakat Bedakan Kasus Hukum dan Politik Ahok

JAKARTA, Forum Umat Islam (FUI) menggelar demo di depan Gedung DPR RI Jakarta. Mereka menuntut DPR menggunakan hak angket untuk menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang telah diaktifkan kembali oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 11 Februari 2017 lalu.

Namun, Ketua DPR RI Setya Novanto meminta semuanya memisahkan persoalan hukum dan politik. “Kalau masalah Ahok ini harus dibedakan antara masalah hukum dan masalah politik yang ada. Kalau hukum kita percayakan pada mekanisme hukum yang berlaku dan prosesnya sidangnya sedang berlangsung di pengadilan. Sehingga kita percayakan semuanya pda proses hukum,” tegas Novanto pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Karena itu Ketua Umum Golkar itu meminta masyarakat tidak terpancing suasana politik yang tentu ada jalurnya masing-masing. “Saya harapkan semuanya bisa memilah-milah antara persoalan politik dan hukum sehingga tak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena kita percayakan pada proses hukum,” ujarnya.

Untuk hak angket di DPR sendiri kata Novanto, tak perlu tergesa-gesa. Bahwa semua kita serahkan pada proses hukum. Penanganan hukum terkait kasus Ahok adalah yang harus dikedepankan. “Nantinya, biarlah masyarakat yang menilai terkait kasus hukum Ahok itu. Jadi, kalau hak angket ini saya rasa tak perlu tergesa-gesa. Kita lihat ada beberapa hal, beberapa yang para pihak, partainya sedang menarik karena itu menurut mereka adalah hak-hak dari anggota dan kita berikan nanti melalui mekanisme-mekanisme, aturan yang ada di DPR,” tambahnya.

Dengan demikian menurut Novanto, proses hukum yang harus diprioritaskan. Karena situasi sekarang semuanya lebih baik, agar semuanya berjalan tenang. “Masalah hukum, biarlah mereka melakukan secara transparan dan profesional dan rakyat lah yang akan menilai,” ungkapnya.

FPKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat sudah mengajukan hak angket atas sikap pemerintah yang tidak menonaktifkan Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Padahal Ahok sudah berstatus terdakwa dalam kasus penistaan agama.

Partai Golkar menolak usulan hak angket yang populer dengan sebutan ‘Ahok-Gate’ itu. “Partai Golkar dari awal sudah menjelaskan dan menyatakan sikap menolak hak angket yang ada,” kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Menurut Idrus, keputusan Mendagri mengaktifkan kembali Ahok seusai kampanye di Pilgub DKI adalah tepat. Pemberhentian bisa dilakukan apabila ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara. “Dari sisi aturan, tidak ada alasan dilakukan (pemberhentian Ahok). Dalam Pasal 83 (UU) tentang Pilkada, pemberhentian sementara tanpa konsolidasikan ke DPRD bisa dilakukan apabila ancaman lebih dari 5 tahun penjara,” katanya.

Bagi Golkar, masalah ini lebih baik diselesaikan dengan memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Hal tersebut juga diungkap oleh fraksi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Jadi, tidak ada alasan seperti itu (hak angket). Kalau penjelasan, kita bisa gunakan Komisi II DPR memanggil Mendagri,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top