JAKARTA, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta seluruh aparat keamanan baik TNI/Polri, imigrasi, dan keamanan di setiap bandara, pelabuhan, stasiun, terminal dan sebagainya harus mewaspadai setiap orang yang mudik lebaran Idul Fitri 1438 H. Jangan sampai teroris Marawi Filipina (ISIS) nyelip diantara para pemudik tersebut.
“Tentu dalam mobilitas manusia yang di tinggi di mudik lebaran ini semua aparat TNI/Polri, keimigrasian, petugas keamanan bandara, terminal, stasiun, pelabuhan dan lain-lain selalu waspada. Apalagi ISIS ini sudah menjadi ancaman global,” tegas Nono dalam ngobrol santai menjelang buka puasa bersama dengan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Nono Sampono didampingi Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, dan wartawan parlemen.
Karena itu lanjut senator dari Dapil Maluku itu, pihaknya menyambut positif kerjasama tiga negara; Filipina. Indonesia dan Malaysia untuk mecegahnya teroris Marawi masuk dan menyebar ketiga negara dan ASEAN pada umumnya. “Ketiga pertahanan negara sudah membicarakan itu dan pasti akan ada tindaklanjutnya, konsinyering termasuk Komando Pengendalian (Kodal)-nya dipegang oleh negara mana,” kata Nono.
Menurut Nono, kerjasama tiga negara menghadapi teroris ini merupakan fenomena sejarah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan, memang konstitusi kita tidak boleh membuat perjanjian, karena Indoensia menganut politik luar negeri yang bebas aktif atau non blok. Tapi, karena ISIS ini menjadi ancaman global, maka kerjasama militer itu bisa dilakukan.
Dengan demikian kata Nono, meski tujuan transportasi mudik tersebut adalah pelayanan, tapi seluruh aparat harus siaga. Dimana keterlibatan TNI akan memperkuat pengamanan di semua tingkatan. “Pasti banyak aparat dan petugas yang tidak cuti untuk mewaspadai volume manusia yang tinggi dalam mudik ini,” jelasnya.
Seperti halnya Nordin M Top, meski warga negara Malaysia tapi bisa bertahan puluhan tahun berada di Indonesia. Untuk itu DPD menyambut baik keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Seperti yang akan disahkan dalam RUU Terorisme. “Yang semula hanya melakukan pendekatan hukum, dengan TNI bersama intelejennya, maka pencegahan dini jauh lebih penting daripada aparat harus terus sebagai pemadam kebakaran, dan intelejen TNI memiliki kemampuan untuk itu,” pungkasnya.
