Nasional

NasDem Tolak Angket DPR RI untuk Ahok

JAKARTA, Meski Fraksi Gerindra, PKS dan Demokrat menggulirkan hak angket terkait langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tidak memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait terdakwa penistaan agama, pada Sabtu (11/2/2017), namun Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Johnny G Plate menolak karena hak angket yang tengah diinisiasi beberapa fraksi itu, tak memiliki substansi dan argumentasinya yang kuat.

“Itu hak angket sama saja memindahkan politik DKI Jakarta, ke tingkat nasional. Itu tidak bijak namanya. Hak angket merupakan hak luar biasa yang dimiliki DPR. Jangan digunakan hanya untuk kepentingan pragmatis,” tegas Johnny pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (13/2/2017).

Menurut anggota Komisi VII DPR RI itu, jika DPR hendak menguji langkah Mendagri yang tak memberhentikan Ahok, semestinya dimulai melalui Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri. “Jika dirasa belum cukup, Komisi II DPR bisa membentuk panja untuk memahami lebih dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda itu,” ujarnya.

Kalau dirasa masih belum cukup kata Johnny, DPR bisa membentuk pansus antarfraksi sehingga rekomendasi yang diberikan bersifat konstruktif.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan langkah yang ditempuhnya sama sekali tak melanggar Undang-Undang Pemda. “Kan sudah saya bilang, itu ancaman lima tahun penjaranya dakwaan alternatif. Mas dan Mbak cek aja di semua pengadilan soal kepala daerah yang saya berhentikan, apa ada yang dakwaan alternatif?” kata Tjahjo, di Gedung DPR RI.

Saat ditanya soal usulan hak angket dari beberapa fraksi di DPR, Tjahjo menyerahkan prosesnya kepada DPR. “Yang jelas kami merasa keputusan yang kami ambil tidak salah secara hukum, kalau soal hak angket, kami hargai pendapat para anggota dewan,” ungkap politisi PDIP itu.

Ahok didakwa dengan pasal penodaan agama. Tim jaksa penuntut umum mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Ancaman hukuman pada Pasal 156 adalah empat tahun, sementara Pasal 156 huruf a lima tahun.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai langkah Mendagri melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). “Berdasarkan Undang-undang Pemda, kepala daerah atau wakil kepala daerah harus diberhentikan jika didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Karena itu menurut Wakil Ketua DPR RI itu, karena ini pemerintah melanggar undang-undang yang sudah jelas ada, yakni undang-undang Pemda, dengan ini kami inisiasi hak angket.

“Dengan hak angket ini kami ingin menguji kebijakan pemerintah yang terhitung pelanggaran karena tidak memberhentikan saudara Basuki Tjahaja Purnama. Selain melanggar undang-undang Pemda, langkah Mendagri juga bertentangan dengan yurisprudensi yang telah ada.

Sebab, sejumlah kepala daerah yang tersangkut kasus hukum dengan ancaman penjara minimal lima tahun penjara langsung diberhentikan.

Fadli juga menyinggung janji Tjahjo yang akan memberhentikan Ahok selepas masa cuti kampanye. “Nanti ada sejumlah kawan-kawan dari beberapa fraksi lain sedang menginisiasi pansus (panitia khusus) angket. Kami belum ketemu tapi dari fraksi Gerindra akan mengajukan satu pansus angket. Ahok Gate namanya,” jelas Fadli.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat. “Kami ada 61 orang dari Partai Demokrat, PKS sudah firm akan ikut dalam mengajukan hak angket ini,” kata Syarief.

Untuk itu dia berharap, fraksi-fraksi lain dapat mengikuti langkah tersebut. “Ini kan dalam rangka menegakkan hukum karena kami melihat potensi pelanggaran undang-undang sudah sangat jelas,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top