JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, Provinsi DKI Jakarta sudah bisa menerapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Karena itu DKI harus segera melaksanakan PSPB tersebut.
Demikian disampaikan anggota DPR RI dari F-NasDem, Willy Aditya, Selasa (7/4/2020).
Willy meminta agar Gubernur Anies dan timnya tidak lagi menunda-nunda PSBB tersebut. Sebab, sebelumnya jarak dari PP ke Permen sudah memakan waktu yang cukup lama. Sekarang pengajuan DKI sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang, yakni Menkes, maka segera berlakukan PSBB di Jakarta.
“Ini sudah terlalu lama. Saya harap Pak Anies bisa cepat mengeksekusinya. Toh, sejak pengajuan, DKI pasti sudah menghitung apa-apa saja yang akan diterapkan. Jadi, dalam PSBB di DKI harus bisa diterapkan sesegera mungkin,” kata Willy.
Mengingat ini skala besar, maka DKI harus bisa memperjelas pembatasan yang sudah berlangsung sejauh ini. Baik menambah skala waktu maupun derajat ketetapannya.
“Misalnya, libur sekolah harus diperpanjang lagi. Work from home (WFH) harus sudah menjadi perintah atau kewajiban bagi seluruh perkantoran di DKI. Pemprov sudah harus menyiapkan segala konsekuensi terkait dengan kewajiban ini. Termasuk jika ada yang melanggarnya,” tambah Willy.
Angkutan publik juga harus diatur sedemikian rupa sehingga tetap terjadi physical distancing di dalamnya. Baik MRT, TransJakarta, KRL, dan lainnya. Untuk itu dia menganjurkan agar jumlah armada dan waktu operasi tetap seperti biasa. “Ini agar jika pun ada orang yang harus menggunakan angkutan publik, tetap terjadi jarak fisik antarpenumpang di dalamnya,” ungkapnya.
Termasuk dalam hal ini adalah angkutan umum antar kota antar provinsi. Menurut Willy, DKI bisa mengajukan inisiatif agar di dalam angkutan umum antarkota antarprovinsi bisa diterapkan physical distancing. Apalagi, jika larangan mudik tidak bisa diterapkan oleh Pemprov DKI.
Sementara itu, dalam kegiatan sosial, larangan berkumpul atau berkerumun harus diperjelas batas-batasnya. Termasuk kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Kegiatan apa saja yang masih boleh dan sudah dilarang.
“Acara tabligh akbar saya kira sudah tidak boleh ada lagi, seperti halnya salat jumat. Salat lima waktu juga mestinya bisa diatur safnya sehingga terjadi physical distancing. Demikian juga dengan teknis peribadatan agama lainnya. Syukur semua warga bisa diperintahkan untuk beribadah di rumah masing masing,” ungkap Willy.
Selain itu, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem ini menekankan agar Pemprov DKI memberi perhatian lebih terhadap pasar tradisional.
“Saya kira Pemprov DKI harus segera merumuskan bagaimana agar meski pasar tetap buka, namun physical distancing terjadi. Terutama pasar tradisional. Kalau pasar swalayan relatif lebih bisa dan longgar. Pasar tradisional ini yang perlu perhatian khusus agar tidak malah menjadi ruang penularan secara masif,” kata Willy lagi.
Untuk kebutuhan tersebut, Pemprov DKI juga harus bisa bekerja sama dan mengoptimalkan tenaga keamanan yang ada.
“Jangan lupakan mengoptimalkan peran TNI. TNI punya apa yang disebut operasi militer selain perang (OMSP). Di momen seperti inilah OMSP bisa dioptimalkan,” tambahnya.
Terakhir, sosialisasi atas pemberlakuan PSBB menjadi aspek yang harus diperhatikan oleh Pemprov agar semua warga DKI tahu dan paham mengapa ada PSBB dan apa saja konsekuensinya jika terjadi pelanggaran.
