Nasional

Napi Plesiran, DPR Minta Menkumham Bertindak Tegas

JAKARTA, Terkait kabar pelesiran narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo meminta Kemenkum HAM bertindak tegas untuk memberi sanksi ke Kepala Lapas. Kalau berita itu benar, maka Kemenkum HAM harus segera memperbaiki dan menertibkan aturan di Lapas.

“Kasus ini harus menjadi perhatian Dirjen Lapas. Kalau informasi pelesiran napi Lapas Sukamiskin itu benar, sudah barang hal tersebut adalah pelanggaran. Ada permainan hanky panky di dalam. Ini kan bukan rahasia umum. Semua lapas juga ada praktik seperti itu. Makanya kita mendorong Menkum HAM bertindak tegas untuk menegakkan aturan dalam hal pembinaan warga binaan itu,” tegas politisi Golkar itu pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (6/2/2017).

Karena itu kata Bambang, tidak boleh ada pemberian privilege, istimewa kepada narapidana siapapun mereka itu. “Perlakuan harus sama, karena praktik hanky panky yang masih terjadi itulah yang membuka ruang dan peluang terjadi di lapas,” ujarnya.

Peluang pelanggaran itu suatu keistimewaan bagi narapidana, termasuk adanya kelonggaran-kelonggaran. Misalnya maraknya peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas juga menjadi bagian dari keistimewaan para napi tersebut. “Kalau tidak ada main mata, gak mungkin bisa keluar Lapas. Termasuk pemberian keistimewaan tersebut. Makanya, solusinya terapkan aturan yang tegas,” tambahnya.

Soal apakah perlu insentif bagi petugas di Lapas, Bambang mengatakan hal itu tidak bisa menjadi alasan. Pihaknya hanya meminta agar Kepala Lapas Sukamiskin segera menangani permasalahan ini. “Kalau insentif kurang, semua kurang. Polisi, guru dan aparat juga akan merasa kurang. Kalau kasus itu tidak bisa diperbaiki, maka Kemenkum HAM harus memiberhentikan Kalapas atau mengundurkan diri saja,” katanya.

Karena itu menurut bambang, Kemenkumham RI harus memberikan waktu yang tegas kepada kepala Lapas, dalam waktu satu minggu ini untuk memperbaiki dan menegakkan aturan. “Kalau tidak, lebih baik diganti saja,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kanwil Kemenkum HAM Jabar tengah melakukan penyelidikan internal di Lapas Sukamiskin, soal kabar pelesiran napi. Inspektorat Jenderal Kemenkum HAM turut turun tangan menggelar investigasi.

“Kami kan harus melakukan pengusutan kepada pegawainya (petugas Lapas Sukamiskin), apaka betul. Secara internal kami harus melakukan pengusutan,” kata Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jabar Susy Susilawati, Senin (6/2).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top