Industri & Perdagangan

Mukhtarudin: RUU Cipta Kerja Jadikan UMKM Lebih Kompetitif

Mukharudin/Komisi VI DPR

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM- Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengatur kemitraan antara usaha menengah/besar dengan usaha mikro/kecil dalam melakukan bisnis besar melalui pembinaan dan pendampingan. Bahkan aturan itu memuat sejumlah kemudahan bagi UMKM.

“Adanya pengecualian upah minimum bagi UMKM, diharapkan akan mendorong kemitraan dan menjadikan UMKM lebih kompetitif,” kata kata Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin lewat siaran persnya di Jakarta, Kamis, (28/5/2020).

Lebih jauh anggota Fraksi Partai Golkar ini menambahkan ada sejumlah kemudahan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Setidaknya terdapat empat poin terkait sektor tersebut yang dibahas dalam RUU Cipta Kerja.

“Salah satunya penyederhanaan perizinan basis data tunggal dengan memakai sistem OSS (one single submission) dan kemudahan bagi UMKM untuk pengajuan nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan perizinan tunggal yang berlaku bagi semua kegiatan usaha, seperti perizinan usaha, SNI, sertifikasi jaminan produk halal dan sebagainya,” ujarnya.

Kemudian, kemudahan akses pembiayaan, yakni kegiatan UMKM dapat dijadikan jaminan kredit, dengan lembaga pembiayaan berorientasi pada kelayakan usaha dan tidak lagi pada jaminan (collateral).
“RUU juga mengatur insentif/ketersediaan dana alokasi khusus (DAK) untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM,” ujar salah satu Ketua DPP Partai Golkar.

Selain itu, lanjut Legislator asal Kalteng, perluasan akses pasar yakni RUU ini akan memberikan perluasan dan kepastian bagi pemasaran produk dan jasa UMKM, antara lain dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di kementerian atau Lembaga, BUMN maupun BUMD.

Dengan demikian, RUU Cipta Kerja diharapkan akan memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap kepentingan pelaku UMKM, agar diperlakukan secara adil dan dipastikan tidak ada kebijakan yang menyulitkan dalam melakukan kegiatan ataupun meningkatkan usahanya.

“Selanjutnya, untuk menindaklanjuti RUU, Kementerian Koperasi dan UKM tentunya diharapkan untuk menyiapkan peraturan pemerintah yang akan menjelaskan lebih rinci mengenai aturan cipta kerja klaster UMKM dan koperasi agar dapat dilaksanakan dengan baik,” ungkap Mukhtarudin lagi.

Dengan RUU Cipta Kerja, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kinerja UMKM menjadi lebih optimal, sehingga mampu menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia yang lebih baik dan mampu menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top