Nasional

MPR Tak Bergigi, Kok Parpol Masih Rebutan Pimpinan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dinilai praktis mengalami “kelumpuhan” dengan status yang sekarang ini. Karena paska amandemen, MPR tidak lagi memegang peran penting, kecuali hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden.
“Kita pernah melakukan evaluasi secara kritis, terhadap fungsi DPR, DPD dan MPR. Kalau kita terapkan satu sistem yang terbaru, lantas mau diposisikan apa MPR setelah amandemen konstitusi kita,” kata Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro dalam diskusi Empat Pilar MPR
tema ‘Konsolidasi Parpol di Parlemen Pasca-Pemilu 2019’ bersama Anggota F-MPR Golkar, Firman Subagyo dan anggota F-MPR PKS Jazuli Juwaeni di Jakarta,Senin (17/6/2019).

Menurut Siti, peran penting MPR hanya terkait mengantisipasi dan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih manakala ada halangan dan meninggal. “Jadi ini yang belum selesai di negara kita, berpikir bagaimana mengefektifkan sistem perwakilan. Kapan MPR bekerja dan Kapan MPR mungkin tidak bekerja. Karena memang sudah tidak perlu bekerja lagi,” tambahnya.

Namun begitu, kata Wiwik-sapaan akrabnya, mengkritik perilaku parpol yang masih tetap saja berkompetisi memperebutkan jabatan pimpinan MPR. “Ya tapi itu dikembalikan lagi ke Parpol, memang tugasnya merebut kekuasaan. Tapi selain merebut kekuasaan harusnya punya empati tinggi terhadap bagaimana memajukan negara bangsa,” paparnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Golkar MPR, Firman Soebagyo menegaskan konsolidasi politik di MPR juga sangat penting sebab lembaga negara ini sangat menentukan dalam pengawalan konstitusi.
Diuraikan Firman, bila Presiden dan atau Wakil Presiden berhalangan tetap maka MPR-lah yang memilih mereka.

Meski dalam kekuasaan ada ‘power sharing’ atau pembagian kekuasaan, namun dirinya mengkhawatirkan proses yang terjadi sebab ‘power sharing’ akan melemahkan check and balance. “Untuk itu jangan sampai ‘power sharing’ melemahkan pengawasan kekuasaan”, tegasnya.

Firman menekankan salah satu tujuan partai politik dibentuk adalah untuk mengejar kekuasaan. Kekuasaan disebut ada tiga, eksekutif, legislatif, dan judikatif. Sebab kekuasaan judikatif harus independent maka satu cabang kekuasaan itu bukan domain dari partai politik.

Konsolidasi kekuasaan di DPR baginya sudah sangat jelas yakni adanya koalisi partai politik yang mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Kubu 01 dan Kubu 02.

Sedangkan anggota Fraksi PKS MPR, Jazuli Juwaeni mengharap agar partai politik yang lolos parlement threshold membangun konsolidasi institusi parlemen. Dimaksud dengan konsolidasi institusi parlemen adalah seluruh partai yang mempunyai kursi di DPR lebih mendahulukan tugas-tugas DPR yang dirasa penting dan besar.

Partai politik sah mengejar kekuasaan namun harus dibarengi dengan sikap tanggungjawab. Perbedaan sikap di parlemen bagi Jazuli tidak menjadi masalah. Boleh ada fraksi yang mendukung, boleh ada fraksi yang menjadi oposisi namun dalam soal pengawasan, semua fraksi harus sepaham agar tugas parlemen menjadi bagus dan nyata. “Jangan sampai tugas besar DPR diabaikan karena sikap pragmatis”, paparnya.

Bila konsolidasi seperti ini terbangun menurutnya tugas dan pekerjaan di parlemen akan terpenuhi dan selesai. “Konsolidasi di parlemen akan membuat tugas-tugas yang ada terpenuhi”, ucapnya.

Dirinya berharap, begitu dilantik menjadi anggota parlemen diharap semua langsung ‘running’ bekerja. Apapun perkembangan politik yang terjadi menurut Jazuli, proses check and balance antara eksekutif dan legislative harus tetap terjaga. “Jangan sampai check and balance hilang”, ucapnya. “Meski ada koalisi namun check and balance tetap perlu”, tambahnya.
***

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top