Nasional

MPR: Tak Ada Fraksi Ajukan Amendemen UUD NRI Terkait Masa Jabatan Presiden

SERANG, SUARAINVESTOR.COM–Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menegaskan tidak ada pembahasan mengenai wacana amendemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 kelima untuk mengubah Pasal 7 terkait masa jabatan Presiden. Hal ini sekaligus menjawab soal wacana yang berkembang soal masa jabatan presiden tiga periode.

“Tidak ada satupun dalam agenda MPR untuk merubah Pasal 7 atau masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode itu,” kata Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah dalam sambutan pembukaan acara press gathering MPR RI, di Mambruk Hotel, Banten, Sabtu (27/3/2021).

Bahkan, kata Basarah, partai oposisipun juga mengakui belum ada secara resmi Fraksi yang mengajukan amendemen UUD NRI 1945. “Saya bersyukur dengan adanya statmen dari Pak HNW dan Pak Syarief Hasan yang partainya berada di luar pemerintah telah mengkonfirmasi tidak adanya agenda itu,” terangnya lagi.

Lebih jauh Basarah-sapaan akrabnya menjelaskan dalam agenda MPR RI mengenai rencana amendemen kelima hanya terfokus pada pembahasan terkait perubahan Pasal 3, yakni mengenai haluan negara atau yang dahulu disebut GBHN.

Bahkan, sambung dia, secara tegas Fraksi PDIp sesuai dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak ada penambahan masa jabatan presiden yang diisukan selama ini. Yang ada hanya akan mendukung terhadap amandemen UUD 1945 secara terbatas.

“Ibu Mega mengatakan dengan tegas tidak ada pembahasan dan dengan tegas kami PDIP menolak untuk menambah masa Jabatan,” imbuh.

Terkait soal adanya Fraksi yang mewacanakan presiden boleh tiga periode, kalau dibutuhkan, Basarah menyarankan agar hal bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan,” pungkasnya seraya menunjuk ke arah Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top