JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Pokok-pokok haluan negara atau Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting bagi kelangsungan dan kesinambungan pembangnan dari pusat hingga daerah. Terpenting lagi agar presiden, gubernur, bupati dan walikota satu arah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Payung hukum untuk menyusun GBHN itu sangat penting, agar lebih kuat sebagai pegangan arah pembangunan pusat dan daerah. Apalagi, instruksi gubernur sering dipatahkan oleh bupati, karena sama-sama merasa dipilih rakyat,” tegas Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan.
Hal itu disampaikan Waketum Demokrat itu pada dialog Empat Pilar “Fokus MPR Lima Tahun Ke depan” bersama Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Ahmad Riza Patria dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago di Kompleks MPR RI Senayan Jakarta, Senin (2/3/2020).
Hanya saja dengan UU No.25 tahun 2004 itu tak ada sanksi konkretnya, terbatas pada moral. Aspirasi masyarakat termasuk kalangan akademis selama penyerapan MPR RI selama ini pun kata Syarief, juga berbeda-beda.
“Ada kelompok yang mendukung dan tidak. Bahwa aturan yang ada sekarang ini sudah cukup. Yang terpenting sandang-pangan murah, pendidikan dan kesehatan baik, dan rakyat sejahtera. Tapi, mana yang terbaik, kita tunggu keputusan Badan Pengkajian MPR RI,” jelas Syarief.
Ahmad Riza mendukung terbentuknya GBHN tersebut agar sejalan antara kepentingan pusat, gubernur, bupati dan walikota. “Selama ini gubernur, bupati dan walikota sering tak ketemu, sehingga gubernur sering mengeluh. Karenanya diperlukan GBHN,” tambahnya.
Selama ini lanjut Pangi, arah pembangunan itu tergantung pada selera presiden, gubernur, bupati dan walikota. “Jadi, serba tanggung dan tak berkelanjutan. Harusnya semua fokus [ada kepentingan rakyat,” ungkapnya.
