Nasional

MPR RI: GBHN Dibutuhkan untuk Arah Pembangunan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Pedoman pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang semacam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dibutuhkan agar program pembangunan ke depan memiliki arah yang jelas.

“Dengan GBHN, maka presiden dan wapres serta kepala daerah di seluruh Indonesia tidak berjalan sendiri-sendiri dalam membangun bangsa ini. Semua saling koordinasi, sehingga tak ada tumpang-tindih,” demikian anggota Fraksi PKS MPR RI, Andi Akmal Pasluddin.

Hal itu disampaikan dalam diskusi empat pilar MPR RI “Penataan Kewenangan MPR dalam Perumusan Haluan Negara” bersama anggota Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Didi Irawadi Syamsuddin, dan pengamat politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Maksimus Ramses Llalongkoe, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Karena itu, amanden terbatas UUD NRI 1945 kelima akan menjadi rekomendasi MPR RI sekarang ke MPR RI periode 2019 – 2024. “Jadi, amandemen itu tergantung politicall will- kehendak politik pada MPR RI periode mendatang,” ujarnya.

Sementara itu Didi Irawadi sendiri menegaskan jika Demokrat posisinya belum mendukung atau menolak amandemen tersebut. Sebab, amandemen itu perlu kajian mendalam dan sungguh dengan melibatkan berbagai kalangan, agar sesuai dengan aspirasi rakyat.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top