Nasional

MPR: Pokok-Pokok Haluan Negara untuk Pembangunan Berkelanjutan dan SDM Unggul

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang sedang dibahas oleh MPR RI melalui Badan Pengakjian MPR RI dengan melibatkan berbagai pakar di bidangnya diharapkan menjadi pedoman bagi kesinambungan pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia Emas pada 2045 mendatang.

“Dengan menghadirkan PPHN kita harapkan pembangunan berkelanjutan termasuk SDM yang unggul. Nantinya, angka angkatan kerja kalau sekarang masih didominasi lulusan sekolah dasar (SD), ke depan semua harus sarjana, dan tak boleh ada pembangunan yang mangkrak. Sehingga pembangunannya kembali dari titik nol,” tegas Bamsoet.

Demikian disampaikan Bamsoet dalam diskusi Empat Pilar MPR RI “Mengoptimalkan SDM di Tengah Pandemi Covid-19” bersama Menko PMK Muhajir Effendy di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Selain itu kata Bamsoet, dengan PPHN tersebut negara ini akan sukses mengambil manfaat dari bonus demografi. Sehingga selama pandemi covid-19 ini menjadi hikmah sekaligus menciptakan peluang bagi masyarakat untuk lebih kreatif dan produktif, dan bukannya menjadi musibah.

Terbukti meski ada 9,7 juta warga korban PHK akibat pandemi kata Bamsoet, tapi banyak kreatiftas bisnis baru yang lahir. Misalnya jual-beli kuliner, baju, dan sebagainya melalui tokopedia, gofood, lazada, bukalapak, dan lain-lain terus meningkat. Bahkan pembelinya ada yang dari luar negeri. “Ini pandemi covid-19 memaksa masyarakat untuk melek teknologi dan berkreatifitas,” ujarnya.

Karena itu, MPR berharap pemerintah memberikan stimulus untuk membangkitkan perekonomian masyarakat misalnya melalui dewa (desa wisata), dedi (desa digital), kredit usaha dengan bunga yang terjangkau, dan lain-lain. Dengan begitu, masyarakat akan kembali ke desa. “Dunia pun sudah memprediksi jika Indonesia termasuk 5 negara di dunia yang akan mampu bertahan dalam masalah ketahanan pangan,” ungkapnya.

Muhajir Effendy menegaskan jika SDM itu tak hanya pendidikan, melainkan pertama yang menjadi prioritas adalah stanting (gizi) anak dari sejak dalam kandungan hingga 2 tahun susuan, atau 1000 hari pertama dalam kehidupan. “Kalau di tahap awal kehidupan 1000 hari itu bagus, InsyaAllah pertumbuhannya (kecerdasannya) akan bagus dan sebaliknya,” jelasnya.

Kedua saat Balita, pemerintah sudah menyediakan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang selama ini terabaikan. Presiden Jokowi sudah menargetkan satu desa satu PAUD. Dimana selama pendidikan di PAUD, SD, dan SMP itu ditekankan untuk pemberantasan buta hurup sekaligus pembentukan karakter anak.

“Visi Presiden menjamin semua anak Indonesia tamat SD, SMP, SMK, dan Sarjana melalui KIP. Saat ini sebanyak 22 juta anak dapat KIP. Targetnya 136 juta akan masuk angkatan kerja bersamaan dengan memasuki bonus demografi. Karena itu, kalau program itu gagal, maka Indonesia akan gagal menjadi negara maju, dan ini membahayakan Indonesia sendiri,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top