Nasional

MPR Peringati Hari Konstitusi, 18 Agustus

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memperingati hari konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, pada Minggu (18/8/219). Wapres Jusuf Kalla (JK) hadir dan memberikan sambuatan pada peringatan Hari Konstitusi tersebut.

Selain JK, hadir Wakil Ketua MPR RI Oesman sapta Odang (OSO), Akhmad Muqowam, Nono Sampono, Ahmad Basyarah, Hidayat Nur Wahid, EE. Mangindaan, Mahyudin, Menteri Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ibu Maria Farida Indrati, Bagir Manan, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie,  Andy Omara, dan anggota MPR RI.

Dalam kesempatan itu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan dalam konsep modern, konstitusi dan negara memiliki hubungan yang sangat erat. Sehingga, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

“Konstitusi adalah hukum yang mengatur negara, bukan hukum mengenai bagaimana negara mengatur. Gagasan utama dari konstitusi adalah bahwa negara perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang,” ujarnya.

Karena itu, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik hukum sebagai jaminan utama untuk menjaga hubungan antara rakyat dan pemerintah. Konstitusi menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia, realisasi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terlaksananya perlindungan terhadap segenap warga negara, berjalannya supremasi hukum, terpeliharanya norma-norma khas masyarakat, terkendalinya pemerintahan, serta persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dalam kerukunan meskipun dibingkai perbedaan.
“Jadi, konstitusi bukan hanya harus mendapat pengawalan agar tetap dapat menjadi panduan bernegara, tetapi juga penanaman nilai ke setiap jiwa warga negara Indonesia, sehingga setiap gagasan dan ide konstruktif dalam melaksanakan nilai-nilai konstitusi haruslah melibatkan seluruh warga negara tanpa kecuali,” ungkapnya.

Dalam kerangka itu kata Zulkifli Hasan, MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi dan kedaulatan rakyat, mengambil peran untuk terus-menerus menginstitusionalisasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, sesuai dengan mandat undang-undang, MPR juga melakukan aktualisasi nilai-nilai ideologi dan dasar negara Pancasila, memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Menginstitusionalisasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke seluruh lapisan masyarakat merupakan ikhtiar MPR agar konstitusi negara kita menjadi konstitusi yang hidup dan konstitusi yang bekerja untuk cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial.

Menurut Zulkifli, konstitusi yang hidup adalah konstitusi yang mampu menjawab segala tantangan jaman, yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme-mekanisme yang berorientasi kepada jaminan konstitusi, yang memperhadapkan kita semua kepada suatu kesadaran dan keharusan untuk senantiasa menjaga agar konstitusi benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan bernegara.

“Konstitusi yang bekerja adalah konstitusi yang senantiasa dijadikan panduan  setiap pengambilan kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kembali kepada konstitusi, kita tidak saja dapat mengetahui dan melakukan koreksi atas pelaksanaan prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama, struktur-struktur organisasi negara beserta mekanisme penyelenggaraannya, namun lebih jauh, melalui nilai-nilai konstitusi, kita juga dapat mempersiapkan gambaran tingkat peradaban bangsa kita ke depan,” tutur Ketua Umum PAN itu.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top