Nasional

MPR: Parpol Belum Berani Dorong Amandemen UUD

JAKARTA, SUARA PEMRED-Hingga saat ini keseriusan partai politik mendorong amandemen terbatas UUD 45 tidak terlihat semangatnya. Karena itu, perlu ada ketegasan dari parpol agar amandemen tersebut bisa terlaksana. “Saya melihatnya, belum ada parpol yang berani mendorong ke arah itu. Makanya, amandemen tersebut mandeg,” kata anggota MPR RI F-PAN, Saleh Partaonan Daulay dalam diskusi Empat Pilar berthema ‘Mekanisme Check and Balances Lembaga Negara’ bersama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Pakar Hukum Tatanegara, Margarito Kamis di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Menurut Saleh, penguatan lembaga-lembaga negara di parlemen baik MPR, DPR dan DPD fungsinya belum maksimal. Dan persoalan tersebut memang kerap menjadi bahan diskusi. “Sebenarnya sudah banyak kajian yang dilakukan terkait penguatan lembaga-lembaga negara, sehingga ke depan mampu mengoptimalisasi fungsi,” ujarnya

Bagi Saleh Daulay, lembaga-lembaga di parlemen, masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan yang luar biasa di sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai amanah UUD. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden. DPR memiliki wewenang membuat UU bersama-sama dengan pemerintah, kemudian bersama pemerintah membahas dan menyetujui anggaran dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan juga pelaksanaan APBN.

DPD berwenang mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. “Begitu luar biasanya fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut, tinggal sinergitas antar lembaga perlu dioptimalkan sehingga mekanisme check and balance bisa berjalan maksimal. Selain itu, sinergitas juga dengan pemerintah, sebab wewenang pembuatan UU adalah perpaduan antara DPR dan pemerintah jadi tinggal sinergi pembagian kewenangan dan tanggung jawab dari produk UU yang dikeluarkan,” paparnya.

Saleh menambahkan, dalam skala luas sinergitas MPR, DPR dan DPD dalam mengoptimalisakan fungsi adalah dengan memperkuat fungsi MPR. Penguatan fungsi MPR salah satunya adalah dengan perumusan haluan negara sebagai panduan arah pembangunan nasional.“Penguatan MPR tersebut apakah juga menguatkan lembaga DPR dan DPD, itu akan terjadi, sebab DPD akan berperan besar disitu bersama DPR,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama Nono Sampono berpendapat, jika check and balance dalam rangka optimalisasi fungsi lembaga mau diterapkan secara baik, maka harus terjadi keseimbangan kekuasaan. “Tidak ada cara lain,” tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, hubungan atau sinergitas antar lembaga negara di parlemen memang harus baik agar keseimbangan terjadi. “Saat ini, hubungan antar lembaga terutama hubungan di parlemen, jauh lebih baik dari sebelumnya memang semuanya melalui proses dan masih berproses,” ujarnya.

Bagi Nono Sampono, sinergitas seperti itu menggambarkan jati diri bangsa Indonesia yakni gotong royong. “Sistem tatanegara Indonesia yang seperti itu, memang harus sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang komunal. Indonesia tidak bisa mengadopsi sistem luar seperti liberal yang individualistik sebab sekali lagi Indoenia adalah komunal yang menerapkan prinsip gotong royong,” katanya.

“Mekanisme check and balance yang terjadi serta penerapan keseimbangan kekuasaan adalah implementasi dari prinsip gotong royong itu,” tegasnya.

Pakar Hukum tatanegara Margarito Kamis mengatakan bahwa ide dasar serta pikiran dasar check and balance itu adalah mencegah terjadinya satu organ menjadi tiran bagi organ yang lain. Agar satu organ tidak menjadi tiran bagi yang lain, maka keseimbangan kewenangan harus terjadi.

“Mengapa perlu keseimbangan kewenangan, sebab kekuasaan mutlak itu memiliki kecenderungan. Kecenderungan ini harus dikerangkakan dalam hukum dan harus dijinakan dalam hukum dengan cara, sebagian kewenanganmu kau taruh di sini dan sebagian lagi kau taruh di sana. Inilah sinergitas yang akan membawa kepada implementasi check and balance sehingga dengan itu, demokrasi, akuntabilitas dan transparansi bisa dikembangkan,” jelasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top