Nasional

MPR Gelar Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa

JAKARTA, MPR RI menggelar ‘Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa’ (Arah kebijakan , kaidah pelaksanaan, dan upaya penegakan) sebagai pengejawantahan dari TAP MPR RI No.VI tahun 2001 di Gedung MPR RI pada Rabu (31/5/2017). Acara dibuka oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Oesman Sapta Odang, EE. Mangindaan, Mahyudin, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari dan lain-lain.

Konferensi ini terselenggara berkat kerjasama dengan DKPP dan KY, dan sebelumnya sudah digelar di DKPP dan KY. Sementara di MPR RI ini sebagai acara yang ketiga atau terakhir untuk kemudian dirumuskan, guna pembentukan ‘Lembaga Dewan Etika’ bagi penyelenggara negara, karena sampai saat ini atau pasca 16 tahun TAP MPR RI tersebut belum terlaksana. Meski di setiap lembaga negara sudah ada dewan atau mejelis etika sendiri-sendiri.

Misalnya di DPR RI ada Majelis Kehormatan Dewan (MKD), di DPD RI ada Dewan Kehormatan DPD RI, untuk penyelenggara pemilu ada DKPP, khusus untuk etika hakim ada KY, dan lain-lain. Konferensi kali ini menghadirkan pembicara antara lain Sudjito (Guru besar ilmu hukum dan kepala pusat studi Pancasila UGM), Kaelan (UGM), Bagir Manan (mantan Ketua MA), Abdullah Hehamahua (mantan penaishat KPK), dan Syarifuddin Sudding (MPR RI F-Hanura).

Dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan mengingatkan agar nilai-nilai luhur Pancasila ini tidak berhenti hanya sampai pada nilai-nilai, melainkan harus bergerak menjadi sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu revitalisasi dan meningkatkan kesadaran secara terus-menerus agar etika itu menjadi tata laksana, operasional, dan terukur dalam tindakan. “Saat ini ada kemajuan yang telah dicapai, namun masih ada ketimpangan, kesenjangan, ketidakadilan ekonomi, hukum, dan politik yang masih menjadi pekerjaan besar kita bersama,” ujarnya.

Kenyataan itu kata Ketua Umum PAN itu, akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan kita untuk melaksanakan nilai-nilai luhur bangsa yang tercermin dalam Pancasila selama ini. “Jadi, pelaksanaan Pancasila dan mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 masih menjadi PR besar kita bersama ke depan. Karena itu, menegakkan ini menjadi sangat penting bagi penyelenggara negara,” tambahnya.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menegaskan jika pasca reformasi 1998 sudah banyak lembaga negara yang membentuk dewan atau komisi etik. Seperti DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) khusus membawahi penyelenggara pemilu, KY khusus untuk menegakkan etika para hakim dan semua lembaga pemerintahan memiliki kode etik. “Secara sistematik dan terintegrasi agar penyelenggara menegakkan etika, maka dibutuhkan infrastruktur etik disamping penegakan hukum,” tegas Jimly.

Karena itu menurut Jimly, harus ada sinergi antara etika dan penegakan hukum dengan tetap memlihara, membina dan melaksanakan adat-istiadat, sopan-santun, kejujuran, toleransi, kedamaian, dan kebersamaan. Hal itu sejalan dengan anjuran PBB tentang ‘The rule of law’.

“Sekilas sosialiasi 4 pilar MPR RI ini sangat membantu di tengah kegaualan berbangsa, bernegara dan keindonesiaan pasca Pilkada DKI Jakarta. Maka, manfaatkan Idul Fitri 1438 H nanti merajut yang retak untuk bersatu kembali dengan silaturahim. Inilah Pancasila,” ungkapnya.

Setidaknya melalui TAP MPR RI No.VI/MPR/2001 kata Aidul Fitriciada Azhari , kita menginstal ulang untuk menyusun gagasan satu lembaga yang bisa menegakkan etike, khususnya bagi pejabat negara. Dimana etika berbangsa dan bernegara ini bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur bangsa baik berpikir dan berperilaku yang tercermin dalam Pancasila. “Agama tidak saja menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa, tapi juga toleransi dan menjadi energi untuk mendorong kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Sementara nilai-nilai luhur bangsa itu sudah dibuktikan oleh Jepang dan Cina, yang telah menjadikan negara maju dan tegak di dunia modern saat ini. “Malaysia juga telah mengambil-alih nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Jadi, kita harus mampu mengintegrasikan – mensinergikan nilai-nilai bangsa itu dengan ajaran semua agama yang mengajarkan keluhuran dalam berbangsa dan bernegara ini,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top