Nasional

MKD Diminta Cabut Putusan Akom Bersalah

JAKARTA, Mantan Ketua DPR, Ade Komarudin (Akom) menegaskan dirinya tidak akan mempermasalahkan soal janji DPP Partai Golkar yang dipimpin oleh Setya Novanto untuk memberikan posisi terbaik untuk dirinya. Dia tidak mempermasalahkan kontradiksi di balik itu karena Partai Golkar di sisi lain ikut mendorong dan menyetujui dijatuhinya keputusan bersalah oleh Mahkmah Kehormatan Dewan (MKD) tersebut.

“Soal janji untuk memberikan posisi terbaik lain jika saya diganti dari Ketua DPR, saya tidak mempermasalahkan karena saya selama ini juga tidak pernah diajak bicara mengenai hal itu, dan saya hanya membacanya di media,” tegas Akom dalam acara perpisahan dirinya sebagai ketua DPR RI di Jakarta, pada Senin (5/12/2016) malam.

Menurut Akom, dirinya tidak mempermasalahkan soal posisinya yang digeser sebagai ketua DPR RI. Dirinya hanya ingin agar nama baiknya dipulihkan dan untuk itu dirinya menegaskan akan melakukan segalanya untuk tujuan itu. “Saya meminta Ketua DPR RI Setya Novanto dan rekan-rekannya untuk tidak khawatir dirinya berambisi untuk terus menjadi ketua DPR,” ujarnya.

Pernyataannya tersebut kata Akom tidak menyangkut dirinya sebagai Ketua DPR. “Saya sudah iklas, maka Pak Novanto dan temen-temen lain, tidak usah khawatir saya ingin kembali untuk jadi Ketua DPR RI. Saya hanya ingin meluruskan. Semua orang pasti pernah mengalami kekeliaruan dan saya harap teman-teman yang telah membuat keputusan keliru di MKD untuk menyadari kesalahanya. Kalau untuk keputusan MKD saya akan berjuang dengan segala cara karena ini prinsip,” jelas Akom.

Karena itu Akom berharap MKD mau menganulir kesalahannya meski Akom menyadari bahwa keputusan MKD itu final dan mengikat. ”Saya tidak butuh soal formalnya bagaimana keputusan itu dianulir. Saya ingin agar semua masyarakat tahu bahwa keputusan MKD itu keliru dan apa pun yang saya lakukan tidak ada yang menyalahi aturan selama saya menjadi ketua DPR,” jelasnya.

Dikatakan, tuduhan terhadap dirinya baik soal menahan disahkannya RUU Pertembakuan maupun persoalan Kementerian BUMN dengan Komisi VI tidak beralasan karena semua yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan hokum.Selain itu menurutnya keputusan tersebut juga tidak diputuskannya sendiri.

“Itu bukan keputusan saya pribadi, pimpinan DPR itu kolektif kolegial,kenapa yang dituntut cuma saya?Soal RUU Pertembakuan maupun soal Kementerian BUMN itu keputusan bersama yang diambil karena ada pertimbangan-pertimbangan. Soal RUU tembakau misalnya, kami didatangi Emil Salim yang keberatan dengan UU itu dan kami dalam rapat pimpinan sepakt untuk menunda dulu pengesahannya,” katanya.

Sementara itu untuk urusan Komisi VI DPR )BUMN) itu jelas bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) itu memang wilayahnya Komisi XI DPR karena berkaitan dengan Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan adalah mitra kerja Komisi XI DPR. “Soal itu juga clear dan tidak ada yang salah. Saya tidak pernah putuskan ini sendirian semua berdasarkan keputusan rapim DPR,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top