JAKARTA-DPR terus mencermati perkembangan divestasi 51 saham Freeport setiap saat, termasuk penugasan pemerintah kepada PT Inalum untuk melakukan negosiasi divestasi tersebut dengan PT Freeport McMoran. Karena itu DPR akan meminta laporan dan progress negosiasi tersebut. “Rencananya 23 Juli ini kami jadwalkan rapat dengan Inalum,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Lebih jauh kata Eni mengatakan pihaknya segera menggelar rapat dengan Inalum terkait perkembangan negosiasi dengan Freeport. “Masalahnya, pemerintah telah memasang target divestasi 51% selesai pada akhir Juli 2018,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut diharapkan Inalum memberi penjelasan detail mengenai progres yang dicapai. “Hal itu seiring dengan disepakatinya harga saham US$ 3-US$5 miliar,” paparnya.
Dikatakan Eni, dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai komponen valuasi saham Freeport. Oleh sebab itu, saat ini, dia belum berani mengatakan apakah nilai saham yang disepakati itu terlalu mahal atau sebaliknya.
Setelah mendapat pemaparan dari Inalum, lanjut dia, akan dilakukan audit yang menjadi dasar penilaian terhadap hasil valuasi tersebut. “Kami harus audit dulu. Kami lihat semua, apa yang membuat harga seperti itu,” tuturnya.
Selain harga saham, lanjut Eni, pihaknya ingin mengetahui apa hak dan kewajiban Inalum setelah menguasai kepemilikan Freeport. Karena DPR tidak mau kontrol manajemen tetap dipegang oleh Freeport McMoRan selaku pemegang saham terbanyak Freeport Indonesia. “Pasalnya, Freeport tetap bertindak sebagai operator tambang Grasberg di Papua. Kita nantinya sebagai (pemilik) mayoritas saham harus punya kontrol penuh,” tandasnya.
Saat ini, saham PT Freeport Indonesia mayoritas dimiliki perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoRan sebesar 90,64%, yakni secara langsung 81,28% dan secara tidak langsung 9,36% melalui PT Indocopper Investama. Sisanya sebanyak 9,36% kini dimiliki BUMN Indonesia, yakni PT Inalum (Persero) sebagai holding BUMN Pertambangan. ***
