Perbankan

Minggu Depan, Hasil Investigasi 69 PNS Terduga Pemilik Harta Tak Wajar Diumumkan

Minggu Depan, Hasil Investigasi 69 PNS Terduga Pemilik Harta Tak Wajar Diumumkan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Inderawati

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa hasil investigasi terhadap 69 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dianggap memiliki jumlah kekayaan tidak wajar akan diungkapkan pekan depan. Adapun 69 PNS Kementerian Keuangan yang diduga tergolong dalam kategori risiko tinggi dan risiko menengah terlibat dalam transaksi janggal karena memiliki jumlah harta di atas kewajaran. “Ini sedang dilakukan investigasi lebih lanjut, nanti Pak Wamen dan Itjen akan melaporkan kepada publik setelah melapor kepada saya,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Inderawati di Jakarta, Sabtu, (11/3/2023).

Lebih jauh Menkeu menjelaskan diagnosis kepada 69 pegawai tersebut diduga didapatkan setelah Kementerian Keuangan melakukan sejumlah identifikasi. Baik dari segi kecocokan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), laporan hasil audit, tingkah laku, hingga media sosial. “Informasi dari kami, 29 untuk risiko tinggi dan 68 pegawai yang risiko menengah. Sudah seminggu ini dipanggil dan memperdalam semua yang masuk ke risiko tinggi dan menengah. Risiko rendah bukannya tidak kita perhatikan tapi sekarang ini resource-nya sedang fokus kejar-kejaran dengan waktu,” paparnya.

Kendati pihaknya menggunakan asas praduga tak bersalah kepada 69 pegawai tersebut, namun ia menegaskan bahwa pihaknya juga menggunakan asas kepatutan dan kepantasan. “Saya sampaikan walaupun uang itu halal, kalau dianggap tidak patut oleh masyarakat bertindak seperti itu kami dari Kementerian Keuangan meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk memperhatikan asas kepatutan dan kepantasan,” tegasnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani juga berterima kasih kepada PPATK, aparat penegak hukum, hingga media dan warganet yang turut mengawasi dan mengungkapkan kejanggalan terhadap harta pegawai Kementerian Keuangan.

Sebagai bentuk transparansi ia berjanji akan senantiasa menyampaikan perkembangan terhadap hasil investigasi terkait kejanggalan harta di lingkungannya. “Sebagai transparansi, akuntabilitas saya akan sampaikan keterangan kepada media setiap kali ada perkembangan. Untuk langkah-langkah hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, kami mendukung 100 persen, kami akan mendukung dan mensinkronkan dengan apa yang dilakukan dalam langkah penegakan hukum,” pungkasnya.***

Penulis : Iwan Damiri
Editor   : Kamsari

 

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top