Market

Meski Setuju, F-PKB Beri Masukan Kritis Pada RUU APBN 2021

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menyetujui
RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun setelah mencermati postur APBN 2021 yang dihasilkan oleh kesepakatan
bersama antara pemerintah dan DPR RI ini, maka FPKB memandang perlu
memberikan beberapa catatan penting.

Demikian pandangan mini FPKB yang dibacakan anggota Banggar DPR Siti Mukaromah, Jumat (25/9/2020).

Adapun catatan kritis itu, kata Siti Mukaromah, antara lain :

Target Pendapatan Negara dalam APBN TA 2021 sebesar Rp 1.743,6 triliun atau turun Rp 33 triliun dari target awal pada RAPBN 2021 sebesar Rp 1.776,3 triliun. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.444,5 triliun,
tax rasio sebesar 8,18 persen menurun daripada RAPBN 2021 yang sebesar
Rp1.481,9 Triliun.

Lebih jauh anggota Komisi VI DPR ini memandang turunnya target penerimaan
perpajakan sebesar Rp 37,4 Triliun realistis mengingat belum pulihnya sektor perekonomian. Namun FPKB mendorong pemerintah agar
mengevaluasi relaksasi pajak yang sudah diberikan dan menggali potensi objek dan subjek pajak baru termasuk pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang memiliki potensi cukup besar. Disamping itu, FPKB juga mendukung Pemerintah untuk
mengenakan cukai plastik untuk semua bahan baku yang mengandung
plastik, namun dengan catatan bahwa pemerintah memberikan insentif untuk produksi kantong non plastik yang digunakan masyarakat secara
luas.

Di sisi lain, kata Siti Mukaromah lagi,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disepakati sebesar Rp298,2 triliun atau naik sebesar Rp. 4,7 triliun dari target awal Rp 293,5 triliun. Di masa pandemi ini, FPKB mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem penatausahaan dan informasi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Disisi lain, Kebijakan alokasi Belanja Negara disepakati sebesar Rp 2.750,02 triliun,
terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.954,5 triliun dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp795,4 triliun, harus benar-benar efisien dan tepat sasaran dalam rangka
pemulihan ekonomi. Secara umum, FPKB mendukung pemerintah untuk melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran,
menggunakan pendekatan spending better yang fokus pada pelaksanaan
program prioritas, berbasis pada hasil (result based), dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (automatic
stabilizer) sehingga belanja negara ini memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat yang mengalami berbagai tekanan akibat pandemi Covid-19 ini.

Tak kalah penting, FPKB memandang bahwa Kebijakan Defisit dan Pembiayaan
Anggaran pada RAPBN 2021 yang disepakati sebesar defisit 5,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp1.006,3 triliun adalah
konsekuensi dari penerapan kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif yang
ditempuh pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan untuk
mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan.

FPKB memandang
bahwa pembiayaan anggaran untuk menutup defisit APBN 2021 yang dilakukan dengan Pembiayaan Utang sebesar Rp1.177,3 triliun,
Pembiayaan Investasi sebesar minus Rp.184,4 triliun, Pemberian
Pinjaman sebesar Rp.0,4 triliun dan Kewajiban Penjaminan sebesar
minus Rp2,7 triliun, serta Pembiayaan Lainnya sebesar Rp.15,7 triliun
harus dikelola secara cermat dan hati-hati.

Terakhir FPKB berpendapat
bahwa pembiayaan investasi kepada BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, BLU dan Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional harus diarahkan agar
dapat memberi hasil dan nilai tambah, baik berupa pengembalian nilai pokok maupun manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top