Opini

Menyesali Kiprah Polisi yang Cenderung Menjadi Musuh Rakyat

MENYESALI KIPRAH POLISI YANG CENDERUNG MENJADI MUSUH RAKYAT

Oleh : H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Kebijakan Kapolda Sultra yang begitu sigap menangkap warga yang memvideokan kedatangan WNA asal China lalu menyebutnya sebagai hoaks memang patut disesalkan tentunya. Sebab penangkapan itu terkesan arogan karena tidak didasarkan pada data data yang valid sebagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang aparat negara yang bertuga melindungi rakyatnya.
Justru belakangan yang terbukti berbohong adalah sang Kapolda bukan yang membuat videonya.

Dan untuk itu semua Kapolda cukup meminta maaf saja, kemudian selesai perkara. Kalau setiap kesalahan yang dilakukan oleh aparat negara hanya diselesaikan dengan sekedar pernyataan permintaan maaf, kiranya akan menjadi preseden buruk ke depannya.
Sejauh ini memang sudah sering terdengar aparat kepolisian melakukan tindakan tindakan tidak terpuji seperti berbohong dan perilaku buruk lainnya. Yang paling dikhawatirkan adalah ketika fungsi polisi telah menjadi centeng pengusaha dan penguasa sehingga akhirnya polisi menampilkan sosoknya sebagai musuh rakyat.

Saatnya Berbenah

Kiranya sudah terlalu banyak fakta terhidang terkait dengan kiprah kepolisian yang mengindikasikan lembaga ini sudah menjadi centeng pengusaha sekaligus penguasa.

Bisa jadi kita menyebutnya sebagai oknum sebagai pelakunya. Tetapi kalau frekuensi kejadiannya bukan hanya sekali atau dua tetapi sering dijumpai dimana mana maka sulit juga untuk mengatakan bahwa itu semua hanya pekerjaan oknum aparat belaka.

Peristiwa masuknya 49 warga negara China ke Sulawesi Tenggara ditengah merebaknya serangan virus corona adalah salah satu indikasi kejadian yang menunjukkan kearah mana aparat negara berpihak dalam melindungi rakyatnya. Ketika ada warga negara yang peduli dan prihatin atas merebaknya virus corona dengan menginformasikan kedatangan warga negara China ke Sultra justru dianggap sebagai penebar hoaks dan dijadikan tersangka.

Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau pemerintah memberikan sanksi yang setimpal kepada pejabat negara termasuk dilingkungan kepolisian yang telah bertindak salah seperti yang dilakukan oleh Kapolda Sultra. Presiden Jokowi harus meniru ketegasan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam melindungi warga negaranya ditengah merebaknya virus corona. Sebagaimana diberitakan Presiden Philipina telah memecat pejabat dan pegawai Biro Imigrasi yang mengizinkan warga negara China masuk ke Filipina. Mereka meloloskan warga China masuk ke Philipina setelah suap yang diterimanya.Seperti halnya Indonesia, secara resmi Filipina melarang turis asal China masuk untuk mencegah penyebaran virus corona di negaranya.

Jika ketegasan seperti ini tidak ditunjukkan oleh Presiden Indonesia maka patut diduda larangan masuknya warga negara China ke Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan ketentuan yang ada hanya sekadar formalitas belaka. Hanya sekadar seolah olah pemerintah melindungi warga negara Indonesia dari ancaman penyebaran virus corona pada hal dibalik itu semua kepentingan ekonomi dan kekuasaan yang menjadi prioritasnya.

Terlepas dari itu semua, kiranya kepolisian Indonesia harus segera berbenah, tidak boleh lagi menjadi centeng penguasa atau pengusaha di tengah merebaknya kasus corona. Karena Kepolisian itu hakekatnya lahir dari rahim masyarakat. Sebagai aparatur yang siap memberikan pengayoman kepada masyarakat, sejatinya polisi tidak lagi menjadi abdi negara, tetapi menjadi abdi masyarakat. Setidaknya, polisi harus lebih mengutamakan tanggungjawab kepada masyarakat.

Sebagaimana pernah disampaikan oleh mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Prof Farouk Muhammad saat dimintakan masukan Revisi UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR beberapa waktu yang lalu.
Kiranya sudah waktunya untuk dimunculkan RUU yang menegaskan bahwa Polri Polri adalah abdi masyarakat, bukan abdi negara. Sehingga diharapkan hal ini akan mengubah budaya di internal Polri secara keseluruhan yaitu demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena sejauh ini Polri sangat rawan digunakan oleh kekuatan politik sebagai rezim penguasa maupun oleh pemodal atau pengusaha.

Penggunaan kekuatan Polri untuk kepentingan politik lebih mudah ketimbang TNI atau tentara.Pasalnya, di dalam kepolisian terdapat kewenangan untuk memaksa sehingga cukup sulit untuk melakukan kontrol terhadap kepolisian yang mempunyai kewenangan tersebut.
Kini sudah saatnya dilakukan penataan perbaikan institusi kepolisian di Indonesia dan perlu ditegaskan kembali, bahwa tugas Polri yang sangat berbeda dengan TNI. Polri adalah operator (pelaksana kebijakan negara).

Bukan regulator (pembuat kebijakan negara). Posisi Polri harus di bawah departemen terkait dan bukan di bawah langsung presiden sehingga dijadikan alat politik oleh partai ruling class (penguasa).

Sampai di sini, sudah banyak pihak yang mengingatkan bahwa tugas Kapolri memang tidak gampang. Ia harus paham benar tupoksinya agar tak offside. Dan, menempatkan posisi Polri di bawah komando presiden adalah inkonstitusional (pelanggaran UUD 1945).

Harusnya, Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Hukum, dan tidak boleh dipersenjatai senpi seperti tentara. Polri adalah sipil atau non-kombatan (non-tempur). Sementara tentara adalah kombatan (tempur) yang harus dipersenjatai senpi kaliber apapun. Bahwa polisi tidak harus dibekali Senpi juga untuk meminimalkan potensi perilaku tindak kekerasan yang selama ini dilakukannya.

Dengan menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Hukum diharapkan dapat fokus pada fungsi pokoknya yakni menjaga Kamtibmas dan mengayomi masyarakat, bukan menghadapi masyarakat dengan senjata api sehingga polisi tidak menjadi musuh rakyat.

Fungsi tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat empat (4), yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang berkeadilan untuk semua warga negara. Semoga.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top