Nasional

Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tunggu Putusan MK

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum bisa memastikan waktu pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak 15 Februari 2017 tersebut, karena masih ada yang sengketa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga harus pemerintah masih menunggu penyelesaian sengketa perolehan suara yang diajukan oleh 49 pasangan calon di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi, pemerintah menunggu hasil MK. Kami berharap pelantikan kepala daerah bisa dilakukan secara bersamaan, serupa dengan cara pemilihannya yang juga dilakukan serentak di 101 daerah. Pelantikannya kalau bisa serentak,” tegas politisi PDIP itu seusai menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-67 Satpol PP dan ke-55 Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kupang, NTT, Jumat (3/3/2017).

Sementara itu juru bicara MK, Fajar Laksono mengatakan, MK mempunyai tenggat waktu selama 45 hari kerja dalam menyelesaikan sengketa pilkada. Tenggat waktu itu terhitung sejak diserahkannya Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada pemohon, yakni pada Senin (13/3/2017) mendatang. “45 hari kerja setelah perkara diregistrasi pada 13 mendatang,” katanya.

Namun menurut Fajar, penyelesaian perkara bisa memakan waktu lebih dari itu jika di antara 49 permohonan sengketa tersebut hakim konstitusi memutuskan adanya putusan sela. “Kecuali ada putusan sela, ya serampungnya,” ujarnya.

Hingga Jumat (3/3/2017), tercatat sudah ada 49 permohonan pengajuan uji materi yang masuk di MK. Rinciannya, 45 permohonan sengketa pemilihan bupati/walikota, dan 4 sengketa pemilihan gubernur.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top