Opini

Menanti Terobosan Kabinet Baru

*) MH. Said Abdullah

Pasca dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2019, tidak adalagi istilah bulan madu bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin. Keduanya harus langsung membentuk dan segera mengumumkan kabinet yang akan membantu mereka dalam mengelola pemerintahan dalam lima tahun kedepan. Sehingga visi dan misi serta janji kampanye yang kemudian tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2019-2024 akan bisa segera terwujud.

Kabinet Presiden Jokowi Jilid Dua yang terbentuk, harussegera bekerja keras mengingat banyak sekali Pekerjaan Rumah (PR), khususnyadalam bidang ekonomi yang masih tertinggal pada periode pertama. Presiden danWakil Presiden juga harus memastikan bahwa Menteri Bidang Ekonomi yang akanmembantunya kelak adalah sosok yang memahami permasalahan bidang ekonomi,pekerja keras dan mau bekerja sama dengan tim ekonomi kabinet.  

Presiden Jokowi perlu memberikan perhatian yang lebih besaruntuk membenahi sektor ekonomi secara serius, tantangan yang dihadapi olehekonomi nasional tidak hanya bersifat domestik tetapi juga global. Banyaknegara yang sudah menyatakan bahwa negara mereka diambang bahkan sudah memasukimasa resesi ekonomi. Jerman, Turki sudah mengalami resesi ekonomi akibatkontraksi pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan I dan II. Sedangkan Singapuramenyatakan bahwa negaranya juga sedang diambang resesi akibat melambatnyapertumbuhan ekonomi mereka.

Tertahannya pertumbuhan ekonomi pada kisaran angka  persen dalam lima tahun terakhir, perludicarikan jalan keluarnya. Kinerja Pemerintah masih terkendala dengan masihnegatifnya neraca transaksi berjalan atau Curent Account Deficit (CAD).Sehingga selalu menjadi batu sandungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominasional. Kebijakan yang diambil selalu mengarah kepada pengurangan impor danpenguatan rupiah.  Pemerintah perlumencari terobosan kebijakan baru, agar bisa memutus mata rantai jebakanpertumbuhan 5 persen yang selalu dikaitkan dengan CAD.

Permasalahan Tertahannya Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkanevaluasi pencapaian RPJMN 2014-2019 yang disampaikan oleh Bappenas, salah satutarget yang tidak tercapai adalah pertumbuhan ekonomi. Dimana, target akhirpertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2014-2019 berkisar antara 7 persen hingga 8persen.

Adapun pencapaian rata-rata pertumbuhan ekonomi nasionaldalam lima tahun terakhir (2015-2019) Pemerintahan Jokowi-JK hanya mencapaiangka 5,08 persen. Tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi tersebut, tentuberimplikasi terhadap kondisi ekonomi secara keseluruhan, khususnya dalammencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Praktis dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kontribusiterbesar dalam menyusun Produk Domestik Bruto (PDB) bersumber dari konsumsi daninvestasi. Bahkan dalam triwulan IIkomponen pengeluaran konsumsi rumah tanggayang mencakup lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) Indonesia yaitusebesar 55,79 persen dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5,1 persen. Sedangkan,kontribusi ekonomi juga ditopang oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)sebesar 31,25%. Bahkan untuk selisih ekspor dan impor kita mengalami defisitsekitar -0,89 persen.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdaganganIndonesia pada September defisit US$ 160 juta. Sedangkan Januari – September2019 neraca perdagangan masih tekor US$ 1,95 miliar.

Akibatnya, CAD kembali mengalami pelebaran defisit padakuartal II 2019 mencapai 3% atau US$ 8,4 miliar dari PDB, naik dari kuartalsebelumnya yang hanya 2,6% dari PDB. Bank Dunia memproyeksi, CAD Indonesia diakhir 2019 diprediksi mencapai US$ 33 miliar atau naik dari tahun sebelumnyaUS$ 31 miliar. Jika tidak segera diantisipasi maka kondisi ini akanmempengaruhi aliran modal asing yang masuk dan keluar dari Indonesia dan sudahpasti akan kembali memukul rupiah. Apalagi kita juga sangat rentan dengankebijakan The Fed dalam menaikkan tingkat suku bunga.

Momok CAD selalu menghantui perekonomian nasional dalam limatahun terakhir. Kondisi ini seperti lingkaran setan yang tidak berkesudahan,Pemerintahan baru nantinya tidak boleh terlalu terpaku dengan kondisi CAD yangkembali melebar. Selama ini, kebijakan mengurangi impor untuk menekan pelebaranCAD dirasa juga kurang tepat, sebab lebih dari 90 persen barang impor adalahbarang modal dan bahan baku yang dipergunakan untuk ekspor. Jika kebijakan initerus dilakukan bukan tidak mungkin ekspor nasional juga akan semakin terpuruk.

Guna memutus mata rantai perlambatan ekonomi ini, perlu adaterobosan kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintahan baru nantinya.Pemerintah juga tidak boleh terpaku dengan kebijakan lama yang terbukti tidakterlalu memberikan dampak bagi perekonomian nasional. Terobosan kebijakan inidiharapkan akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nantinya, apalagi Pemerintahmemiliki modal pembangunan infrastruktur yang sudah mulai bisa dimanfaatkansecara ekonomi oleh masyarakat.

Mencari Terobosan Kebijakan

Pemerintah baru nantinya perlu menyadari bahwa, pertumbuhanekonomi lima persen tidak cukup kuat untuk mengatasi persoalan yang belumdiselesaikan oleh Pemerintahan sebelumnya. Dengan melihat trend realisasipertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir dibandingkan dengan targetpemerintah yang terdapat dalam RPJMN 2014-2019, pencapaian pertumbuhan ekonominasional masih jauh dari target yang ada, oleh sebab itu  Pemerintah perlu terobosan kebijakan untukmendorong pertumbuhan ekonomi keluar dari angka lima persen tersebut.

Pertama, Pemerintah perlu membuat kebijakan untukmenghidupkan kawasan yang dilalui oleh infrastruktur besar yang sudah dibangun.Dengan cara membangun kawawan khusus atau memberikan insentif bagi dunia usahayang berada dikawasan tersebut. Pemerintah sudah memiliki modal infrastrukturyang cukup baik, dengan telah membangun 3.194 KM jalan perbatasan, 1.387 kmjalan tol, 811,9 km rel kereta api, 136 unit pelabuhan, 15 unit bandara udara,65 unit bendungan dan 12.148 km jaringan serat optik palapa ring.

Terbangunnya sarana konektivitas tersebut, telah memungkinkanarus orang dan barang semakin lancar baik antar daerah maupun antar wilayah,aktivitas ekonomi diperkirakan akan bisa tumbuh berkembang di kawasan tersebut.Sehingga akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru bagidaerah-daerah yang dilalui infrastruktur tersebut. Perlu segera dioptimalkanagar daerah-dearah tersebut menjadi daerah penopang pertumbuhan ekonomi.

Kedua, Pemerintah perlu memperkuat kebijakan khusus industriyang produknya berorientasi ekspor. Kebijakan ini nantinya diharapkan mampumeningkatkan ekspor dan arus investasi asing melalui modal langsung (PMA),sehingga diharapkan kontribusi industri khususnya manufaktur semakin besardalam PDB. Pemerintah juga perlu melakukan diversivikasi produk ekspor, baikjenis barangnya maupun negara tujuannya. Perlu terus melakukan inovasi danpenggunaan teknologi untuk mendorong produktivitas barang ekspor tersebut.Selain itu, Pemerintah juga perlu mulai membuka akses peluang kerjasama ekonomidan perdagangan dengan negara-negara yang selama ini tidak menjadi tujuan utamaekspor nasional.

Ketiga, Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk memperbesarskema dan instrumen tabungan domestik, untuk investasi dan pembiayaanpembangunan. Pemerintah memiliki banyak sumber tabungan domestik yang belumdioptimalkan keberadaanya, seperti: dana pensiun, dana haji, BUMN, asuransi.Pemerintah perlu mendorong agar dana tersebut ditempatkan pada obligasipemerintah atau surat berharga syariah nasional (sukuk). Selain itu, Pemerintahperlu membuat instrumen tersendiri agar para pengusaha besar nasionalmenempatkan investasi portofolio dalam mata uang asingnya di Indonesia.

Keempat, Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mendorongpara investor asing mau menanamkan modalnya dibidang industri manufaktur yangberorientasi ekspor. Hal ini untuk menghindari terjadinya capital flight ketikaterjadi gejolak mata uang. Dengan menanamkan investasi langsungnya disektoryang berorientasi ekspor maka akan membantu memperkuat rupiah dan cadangandevisa nasional.  

Kelima, Pemrintah perlu mendorong optimalisasi dana transferdaerah dan dana desa (TKDD) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingdaerah. Selama ini banyak daerah yang belum mampu mengoptimalkan keberadaanTKDD untuk menigkatkan taraf perekonomian daerah, menjadikan daerah sebagaipusat pertumbuhan ekonomi baru. Tetapi TKDD baru dipergunakan sebatas menambahAPBD yang tidak mencukupi untuk pembangunan daerah. Oleh sebab itu, peran TKDDsebagai stimulan bagi pembangunan daerah perlu ditingkatkan.

Penutup

Pemerintah telah merumsukan tema yang digunakan dalam program pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dengan tema, “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tema tersebut selaras dengan keinginan untuk meningkatan produktifitas dan daya saing bangsa. Persoalan lemahnya produktivitas dan daya saing bangsa telah menjebak kita dalam jebakan  pertumbuhan ekonomi 5 persen. Pemerintahan baru diharapkan segera mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan cermat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. ***

*)

*) Anggota DPR RI dan Ketua DPP PDI Perjuangan
Bidang Perekonomian Periode 2019-2024

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top