Nasional

Masyarakat Bali Inginkan Investor yang Benar

JAKARTA-Ketua Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa I Wayan Swarsa mengatakan pada dasarnya pihaknya terbuka bagi hadirnya investor untuk membangun Bali. Namun, investor yang diinginkan adalah investor yang benar-benar ingin memajukan Bali sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Hindu yang diyakini masyarakat Bali.

“Tidak ada lawan bagi kami, tidak juga ada musuh bagi kami. Bukan berarti masyarakat Bali anti kemajuan. Kalau tidak, maka Bali tidak akan seperti sekarang. Begitu juga bukan kami kontradiktif dengan investor, tapi kami inginkan investor yang benar,” kata I Wayan Swarsa dalam rapat dengar pendapat dengan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR di ruang Komisi IV DPR, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Sebanyak 39 bendesa adat dan Forum Bali Tolak Reklamasi (ForBali) memberikan masukan tentang alasan penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa. Dalam daftar hadri tercatat 38 nama baik dari Pasubayan Bendesa Adat, tokoh masyarakat, ForBali, Walhi dan pemerhati masalah ini yang menandatangani daftar hadir. Rombongan dipimpin Bendesa Adat Kuta, I Wayan Swarsa selaku Ketua Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa,

Wayan Swarsa yang juga Bendesa Adat Kuta menjelaskan kehadiran elemen masyarakat Bali menemui wakil rakyat di DPR adalah dengan satu tujuan yaitu menyampaikan kebenaran sesuai dengan tuntutanan dan ajaran Hindu yang diyakini. “Jadi kami ke sini bukan menyampaikan uneg-uneg Pak, tetapi kami menyampaikan kebenaran,” katanya.

Menurut Swarsa, semua elemen kelompok Bali yang hadir adalah penduduk yang selama 24 jam ada di kawasan tersebut. Bahkan, para pendahulu, para pelingsir yang dituakan, dan tokoh agama meyakini bahwa tidak ada yang salah di kawasan Teluk Benoa. Mereka yang mengaku masyarakat Bali tentunya percaya bahwa meski ada banyak jalan tetapi hanya ada satu jalan yang benar yaitu berjalan sesuai dengan darma.

“Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, kami percaya di atas bendesa adat tidak ada lagi pemimpin kecuali pencipta semesta. Tidak ada materi, kedudukan politis yang kami kejar,” katanya.

Koordinator ForBali I Wayan Gendo Suardana mengatakan ForBali yang memegang mandat kanjian teknis dari Pasubayan telah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk memperkaya kajiannya selama ini. Ada sejumlah alasan yang disampaikan antara lain hilangnya fungsi konservasi, ancaman terjadinya banjir, rentan terjadinya bencana, abrasi dan ancaman hilangnya pendapatan Bali dari sektor pariwisata.

Kepada wakil rakyat di DPR, Gendo mengungkapkan adanya dukungan luar biasa dari para pelingsir yang ada di Bali dan kekhawatiran dari bendesa adat tentang ancaman hilangnya budaya, tempat suci serta energi spiritual karena ancaman reklamasi ini. Sebab, katanya baru pertama kali ini ada perlawanan dari masyarakat secara masif yang datangnya dari desa adat. “Jangankan 39 desa adat, 5 desa adat saja belum pernah melakukan penolakan terhadap suatu proyek,” katanya.

Dia meminta DPR dapat memaknai penolakan dari 39 desa adat yang membawa keputusan resmi dari tiap desa adat ini sebagai hal yang luar biasa menakutkannya. “39 desa adat tergerak untuk menyelamatkan Teluk benoa. Itu harus dimaknai tidak mungkin para pelinsgir kami mau trurun ke jalan kalau tidak ada yang menyebabkan nuraninya terguncang. Jdi kami mohon bantuan dukungan wakil kami di DPR untuk perjuangan kami, perjuangan rakyat Bali,” tegasnya

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo selaku pimpinan rapat mengatakan semangat yang harus dikedepankan adalah semangat menjaga Bali menjadi lebih baik. Waktu empat tahun sejak persoalan ini bergulir, menurutnya waktu yang terlalu lama disikapi. Banyak waktu dan tenaga tersedot untuk masalah ini.

“Kalau bisa kita sesegera mungkin menyelesaikan ini. Tentunya saya tidak menjamin ini selesai di Komisi IV, karena menyangkut bidang-bidang yang lain. Ini harus juga kita ajak bicara,” katanya.

Edhy Prabowo mengakui dapat memahami penolakan para bendesa adat yang tergabung dalam pasubayan, karena bagaimanapun masyarakat Bali adalah masyarakat yang memiliki wilayah, yang menguasai sejak awal dari adanya wilayah Bali. Di sisi lain, dia juga tidak boleh menutup mata keinginan masyarakat lain yang ingin menanamkan investasi.

“Lalu ini bagaimana sebaiknya? Kalau tidak juga ada titik temua, ya prinsipnya harus diambil jalan terbaik untuk semua pihak. Jangan berpihak ke salah satu pihak dengan alasan yang saling tidak menyukai,” imbuhnya.

Dalam rapat yang berkembang, anggota Komisi IV DPR dari daerah pemilihan Bali, A.A Bagus Adhi Mahendra Putra berharap gerakan masyarakat Bali tolak reklamasi baik yang dialkukan para bendesa adat melalui pasubayan, tokoh masyarakat dan ForBali harus menjadi contoh DPR dalam menyikapinya.

“Gerakan masyarakat Bali harus menjadi contoh bahwa ada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemda bahwa peranan masyarakat harus dilibatkan. Ini adalah payung hukumnya. Mohon kepada pimpinan, kita harus tindaklanjuti aspirasi ini,” kata Adhi Mahendra.

Politisi dari Partai Golkar ini juga meminta pimpinan rapat untuk mengundang pihak terkait dalam hal ini pemerintah daerah. “Komisi IV DPR kiranya bisa mengundang Bupati Badung, Walikota Denpasar dan Gubernur Bali untuk menjelaskan agar semuanya menjadi terang benderang,” pinta Adhi Mahendra.(eca)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top