Nasional

Masih Lemah, Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Kerahasiaan Identitas Pasien Korona

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM- Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengatakan tersebarluasnya data pribadi (misalnya nama lengkap, alamat tinggal, foto, dsb) pasien pengidap Virus Korona lewat media sosial atau media lainnya, harus dipandang serius sebagai pelanggaran privasi warga negara.

Politisi dari PDI Perjuangan ini mengatakan negara seharusnya bisa melindungi kerahasiaan data pribadi dan menutup ruang sekecil apapun terhadap pelanggaran tersebut.

“Perlindungan negara terhadap warganya terkait penanganan medis virus Korona di Indonesia harus juga mencakup perlindungan hak atas privasi, termasuk di dalamnya perlindungan kerahasiaan identitas atau data pribadi pasien penyakit menular tersebut. Sebab, hak atas privasi adalah salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945,” ucap Charles Honoris di Jakarta, Selasa (3/2/2020).

Penegasan disampaikan Charles menyikapi dua pasien yang terpapar Virus Corona dan sekarang sedang dirawat di RS Sulianti Suroso.

Charles mencontoh Negara Singapura dan Jepang telah memberi contoh bagaimana identitas dan data pribadi pasien Korona, termasuk pasien WNI yang ada di dua negara tersebut, terjamin kerahasiaannya. Bahkan, otoritas setempat tidak membuka identitas pasien WNI kepada perwakilan RI sekalipun, tanpa adanya izin lebih dulu dari pasien yang bersangkutan.

Namun, menurutnya perlindungan data pribadi, utamanya terkait dengan data rekam medis pasien, dalam penyelenggaran layanan kesehatan di Indonesia, sebenarnya sudah cukup banyak pada level UU atau aturan teknis di bawahnya. Sayangnya regulasi yang ada belum mengatur penuh tentang mekanisme pemulihan bagi pemegang hak (dalam hal ini pasien) atas pelanggaran terhadap perlindungan data pribadinya.

“Dengan kata lain, belum ada pengaturan sanksi atau hukuman, baik secara administratif ataupun pidana, bagi pelanggaran privasi atas riwayat kesehatan pasien tersebut,” tegas Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BkSAP) DPR RI ini.

Oleh karenanya, Charles menegaskan RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini tengah dibahas Komisi I DPR dan Pemerintah, nantinya akan mengatur sanksi baik administratif maupun pidana, bagi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi warga negara, termasuk dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Masukan dari masyarakat luas sangat diharapkan dalam upaya mewujudkan kedaulatan data pribadi setiap warga negara.(**)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top