Nasional

Maria Goreti DPD: Data Kependudukam Harus Valid Untuk Menentukan Kebijakan Pemerintah yang Tepat 

SINGKAWANG. SUARAINVESTOR.COM – Senator  asal Kalimantan Barat, Maria Goreti menghadiri rapat teknis daerah BPS Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, di Beliin,Singkawang (12/3/2020).
Dalam rapat itu Maria Goreti mengatakan data yang valid akan menentukan  sebuah kebijakan yang tepat sasaran dan pada gilirannya akan membantu masyarakat untuk menikmati kesejahteraan.
“Saya berharap BPS sukses juga dalam sensus penduduk tahun ini. Data ini akan banyak membantu pemerintah  dalam merencanakan, memutuskan, dan mengevaluasi sebuah kebijakan. Jujur selama ini saya selalu menggunakan data Kalbar di Komite I SPD dengan rekan kerja di Jakarta. Baik indeks pembangunan manusia, pendidikan, tingkat kemiskinan, dan lain sebagainya menjadi acara dalam rapat dengan kementerian terkait,” kata Senator yang menjalani periode keempat ini.
Rapat teknik daerah dibuka oleh Gubernur  Kalimantan Barat, H. Sutarmidji didampingi Ketua BPS Kalimantan Barat Moh Wahyu Yulianto dan lain-lain.
Gubernur  Kalimantan Barat menantang BPS agar data kependudukan valid meski dilakukan sepuluh tahun sekali.
“Banyak kepala daerah ragu-ragu dalam menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) karena disparitas data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data catatan sipil selisih  5 hingga 10 persen,”  kata
Sutarmidji.
Padahal kevalidan data akan memudahkan kepala daerah membuat perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah.
Sementara itu Wahyu mengatakan BPS dalam bekerja dapat menjadi berkat kalau menyajikan data yang benar sehingga membantu para pembuat kebijakan pemerintah yang benar dan tepat sasaran. Tapi juga bisa menjadi kutukan ketika BPJS menyajikan data yang tidak kredibel.
Adapun, konsep penduduk menurut BPS adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. BPS akan bekerja keras untuk dapat mengolah data kependudukan yang berkaitan dengan kelahiran, umur, pekerjaan,  informasi perumahan, demografi sebagai dasar menentukan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah ke depan.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top