JAKARTA-Pelarangan terhadap Pimpinan maupun Anggota DPR berceramah di kampus yang dilakukan pihak Istana, sangat konyol. Alasannya ekspresi berpendapat adalah hak setiap warga Negara. “Ini tindakan yang sangat konyol, apalagi dilakukan terhadap Pimpinan DPR. Terllau sulit bagi siapapun yang memiliki akal sehat untuk tidak mengatakan dan menyifatkan larang ini sebagai tindakan, yang sekali lagi, sangat sangat konyol,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis dihubungi wartawan, Kamis (23/5/2018).
Pernyataan Margarito ini menanggapi pencekalan terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat akan memberikan ceramahnya di kampus UGM, Jogjakarta, beberapa waktu lalu.
Sedang soal kedua yang konyol dari peristwa ini, masih menurut Margarito adalah apa dasar kewenangan mereka. Sebab, tidak ada hukum yang memberi kewenangan kepada mereka melarang orang, apalagi anggota dan pimpinna DPR berceramah di kampus-kampus. “Kampus bukan milik presiden,. Tindakan pelarangan ini jujur, merupakan cara pembodohan secara sistimatis,” sindirnya.
Bahkan, Margarito menilai lucu yang dilakukan pemerintah, setelah para Ustad di list, yang bermakna mereka yang tidak masuk dalam list, tidak memiliki kapasitas politik setara yang dilist, yang juga berarti tidak berada dalam list menjadi tidak leluasa beri ceramah.
“Sekarang justru pimpinan DPR yang dilarang. Saya minta kepada presiden hentikan tindakan, selain bertentangan dengan konstitusi, tindakan pelarangan terhadap Pimpinan maupun Anggota DPR itu, konyol,” tegas Margarito Kamis. ***
