Nasional

Mantan Ketua MK: UUD Tidak Batasi Hak Pilih TNI

JAKARTA, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoeva mengingatkan perundangan-undangan manapun juga bisa dijudicial review ke MK. Karena azas MK adalah keadilan untuk seluruh warga Indonesia. Khusus untuk hak pilih TNI/Polri jika pada UUD, maka tidak ada pembatasan bagi rakyat untuk memberikan hak suara pada Pemilu dan Pilres.

“JIka ada dari masyarakat minta judicial review UU, maka MK akan membahasnya untuk itu dengan selalu berpegang pada keadilan,” tegas Hamdan Zulva dalam diaskusi ‘Tabayyun Putusan MK Tentang Kepemiliaun’ di FPKB DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (15/12). Hadir Lukman Edy, Fathan Subkhi, dan acara dibuka oleh Ketua FPKB DPR Hj. Ida Fauziyah,

Menurut Hamzan, setelah dirinya masuk MK, baru mengetahui bahwa UU yang diproduknya saat menjadi anggota DPR dan juga ikut membuat UU di DPR sudah merasa yakin bahwa pasal-pasal itu tidak perlu dirubah, tapi ternyata setelah di MK pasal itu perlu juga dirubah bahkan diperbaiki.

“Begitu juga soal parliamentary threshold (PT) ini saja setelah di bahas di MK menjadi panjang, dan harus benar-benar mengarah satu titik, tidak bias, sehingga nantinya akan sampai pada satu titik keadilan,” ujar politisi PBB itu.

Dikatakan, pada Pemilu legislatif 2014 yang lalu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut.
“Di sini dari MK mempunyai pemikiran jika sistem penetapan calon terpilah itu hanya berdasarkan nomor urut, maka unsur ketidakadilan akan terjadi. Contohnya, salah satu calon nomor satu hanya dapat 5 persen sedangkan yang nomor `19 dapat 70 persen suara, jika sistem nomor urut, maka yang akan terpilih adalah nomor satu yang meraih suara kecil. Sedangkan yang meraih suara terbesar gagal ke DPR. Padahal pemilih memberi suara kepada yang banyak suaranya karena berharap kemampuan Caleg itu sebagai legislatif bisa mewakili dan mempperjuangkan aspirasi daerahnya,” tambah Hamdan.

Karena itu dengan UU Pemilu itu bisa saja untuk rasa keadilan diterapkan, dalam hal pemilu anggota DPR dengan hanya mencoblos tanda gambar, bukan nama. “Tapi, kan rasa keadilannya untuk suara terbanyak bagaimana?” katanya mempertanyakan.

Ketika menyinggung hak pilih soal TNI/Polri untuk ikut dalam pemilu legislative dan presiden, menurut Hamzan sebenarnya jika mengacu pada UUD, maka tidak ada pembatasan bagi rakyat untuk memberikan hak suara pada pemilu.

“Dulu memang ada peraturan perundang-undangan yang menegaskan TNI/Polri netral pada pemilu, tetapi kini itu sudah tidak relevan lagi. Jadi, atas permintaan petinggi TNI/Polri yang masih meminta waktu sampai 2019 untuk hak pilih TNI/Polri dalam Pemilu, itu bisa saja dilakukan dengan menggugat (judicial review) ke MK untuk menegaskan mereka mempunyai hak untuk ikut memberi suara dalam Pemilu dan Pilpres,” pungkasnya.

Sementara itu kata Lukman, masih banyak materi dari revisi RUU Pemilu yang bisa dijudicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya soal persentase parliamentary threshold (PT) untuk partai politik dalam mengajukan calon presiden.

Usulan pemerintah terkait sistem Pemilu Legislatif bersifat proporsional terbuka terbatas dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu adalah langkah mundur demokrasi. “Kita tidak akan menyetujui bila pemerintah memaksa mengubah sistem. Kita akan menentang kalau ada keinginan pemerintah mengubah sistem terbuka menjadi terbuka terbatas,” kata Lukman

Menurut Lukman, sistem pemilihan terbuka terbatas menyerupai pemilihan tertutup, yaitu partai politik menentukan pemenang Pileg berdasarkan nomor urut bukan berdasarkan suara terbanyak. Sistem pemilihan terbuka terbatas, tegas dia, bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut sistem Pileg harus terbuka. “Ya, Substansinya menentang keputusan MK. Jadi, ini telah melanggar konstitusi,” ungkapnya.

Pemerintah telah mengajukan draf RUU Penyelenggara Pemilu kepada DPR, Jumat 21 Oktober. Pada pasal 138 ayat 2, tertulis, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas.

Pada ayat ke 3 menyebut Sistem Proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud ayat 2 merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top