Nasional

Mahfud MD: Tak Ada Kecurangan, hanya Tudingan

JAKARTA, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan jika tudingan kecurangan itu biasa dan selalu terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu. Tak ada kecurangan, yang ada tudingan yang dibarengi banyak hoaks.

“Tudiangan itu biasa bagi yang merasa kalah. Kalau diganggu dengan tudingan tersebut (kecurangan) ya biasa, namanya juga demokrasi. Tudingan selalu ada,” kata Mahfud saat di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Menurut Mahfud, seolah ada ‘ritual politik’ yang terjadi setiap penyelenggaraan pemilu. Awalnya, KPU terus diserang dari awal penghitungan suara hingga penetapan rekapitulasi hasil pemilu.

Setelah itu, pihak-pihak yang tak terima dengan hasil akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK-lah yang kemudian akan dituduh melakukan kecurangan.

“Lihat saja nanti, tuduhan hakim MK disuap lah, dia berpihak sama ini lah, itu nanti akan muncul. Pengalaman saya bertahun-tahun begitu, itu ritual politik,” ungkap pengajar UII Yogyakarta itu.

Dikatakan, tudingan kecurangan selalu muncul di setiap penyelenggaraan pemilu, seberapa pun besarnya biaya yang dikeluarkan untuk proses demokrasi ini.

“Demokrasi memang harus ada biayanya, kalau mau praktis ya tidak usah menyelenggarakan demokrasi. Pakai kerajaan saja selesai semua, enggak usah pakai pemilu,” kata Mahfud.

Mahfud MD hadir bersama sejumlah tokoh lain seperti putri Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid, Alissa Wahid, dan Ahli Statistik IPB Asep Syaifuddin. Mereka menamakan diri sebagai Gerakan Suluh Kebangsaan.

Mahfud mengaku, menyambangi KPU untuk memastikan tak ada kecurangan yang dilakukan KPU, sebagaimana narasi yang banyak muncul di publik belakangan ini.

“Kami datang ke sini karena risih juga merasa terganggu dengan perkembangan terakhir di mana ada tudingan-tudingan dan dugaan yaitu terjadi kecuangan yang bersifat terstruktur di KPU,” kata Mahfud lagi.

Meski terjadi beberapa kesalahan entry data scan formulir C1 ke sistem Situng KPU, tetapi hal itu bukan berarti KPU curang. Apalagi, kesalahan entry data tak seberapa jumlahnya jika dibandingkan jumlah keseluruhan TPS.

“Dari situ menjadi sangat enggak mungkin kalau ada rekayasa terstruktur. Kalau emang terstruktur artinya berpersen-persen (kesalahan entrynya), ini cuma satu per dua ribu lima ratus,” ujar Mahfud.

Namun demikian kesalahan entry data C1 juga tidak dapat dibenarkan, meski KPU masih bisa memperbaikinya. Tapi, kesalahan entry itu pun tidak hanya merugikan atau menguntungkan salah satu paslon, tetapi keduanya.

KPU juga menjamin transparansi penghitungan dan rekapitulasi suara, lantaran setiap petugas dan saksi di TPS memegang formulir C1 atau hasil penghitungan suara. “Jadi jangan tindak sendiri-sendiri dan jangan terus kembangkan hoaks yang seakan-akan di sini ada rekayasa,” pungkas Mahfud.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top