Nasional

Lukman Hakim Saifuddin: Fatwa MUI Tidak Mengikat

JAKARTA, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menegaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersifat tidak mengikat bagi seluruh umat. Bahwa keberlakuan fatwa pada tataran kehidupan kembali kepada setiap individu umat Islam masing-masing.

“Kembali berpulang kepada umat Islam itu, apakah dia akan menaati fatwa itu atau tidak. Fatwa merupakan pendapat hukum yang dikeluarkan seorang ahli di bidangnya terhadap persoalan yang ditanyakan pihak lain.
Jadi, fatwa tidak bisa keluar begitu saja tanpa ada pihak yang meminta. Fatwa akan muncul ketika ada pihak lain yang meminta, yang bertanya terkait suatu persoalan hukum suatu perkara,” tegas politisi PPP di Kantor Kementerian Agama RI Jakarta, Selasa (20/12/2016) malam.

Karena itu kata Lukman, fatwa yang dikeluarkan MUI hanya bersifat mengikat bagi pihak yang meminta. Dalam arti yang tidak meminta fatwa tidak terikat dengan isi fatwa tersebut. “Fatwa itu bukan putusan hukum yang sifatnya jelas mengikat siapa pun. Seperti pengadilan yang mengikat semua pihak, tidak hanya pihak yang beperkara, tapi juga yang terkait dengan perkara itu meskipun tidak secara langsung berkaitan,” ujarnya.

Namun lanjut Lukman, secara pribadi, dia meminta hal ini dipertanyakan juga kepada pihak-pihak yang lebih memiliki kapasitas, yakni kiai, ustaz, atau pemuka agama Islam lainnya. “Akan lebih arif teman-teman media bertanya kepada ahlinya, kepada ulama terkait fatwa ini karena saya kan umara (pemimpin/penyelenggara pemerintah), bukan ulama. Ini pandangan saya pribadi sebagai Lukman Hakim,” tambahnya.

Sejauh itu Lukman menyayangkan peristiwa sweeping di mal-mal dan penghentian kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Gedung Sasana Budaya Ganesha, ITB, Bandung. Acara tersebut terhenti setelah datangnya sekelompok massa yang menamakan diri Pembela Ahlus Sunnah (PAS).

“Jadi, amat disayangkan terjadinya hal itu. Umat yang sedang beribadah, semestinya kita hormati dan kita lindungi. Maka seluruh umat beragama untuk mengedepankan sikap tenggang rasa. Tanggung rasa merupakan nilai warisan pendahulu bangsa dan penting dikedepankan dalam menyikapi setiap perbedaan dan keragaman,” tuturnya.

Namun Lukman mengapresiasi kepada aparat penegak hukum yang memediasi kedua belah pihak. Sehingga tidak ada kekerasan yang terjadi dari penghentian kegiatan rohani itu. “Saya mengapresiasi aparat pemda dan kepolisian setempat yang telah mampu memediasi kasus tersebut sehingga tak berkembang ke arah yang lebih buruk,” kata politisi PPP itu.

Karena itu dia meminta peristiwa serupa tidak terulang. Semua pihak harus bisa mengambil pelajaran dan hikmah atas peristiwa tersebut. “Umat beragama dalam beribadah di tempat-tempat yang bukan rumah ibadah, apalagi dengan mengerahkan jumlah besar, haruslah memenuhi prosedur yang berlaku. Pihak-pihak yang berkeberatan dengan adanya hal itu, hendaknya tidak main hakim sendiri, tapi membawanya ke aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Ketua Pembela PAS Muhammad Roin mengatakan, ia dan sejumlah anggotanya meminta penyelenggara KKR menghentikan sesi kedua acara tersebut pada malam hari. Pihaknya tidak melarang aktivitas keagamaan yang diselenggarakan oleh umat agama lain.

Namun, ia meminta agar KKR dipindahkan ke rumah ibadah sesuai dengan Surat Peraturan Bersama Tiga Menteri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top