Nasional

LIPI: Amien Rais Tak Punya Pengaruh Lagi

LIPI: Amien Rais Tak Punya Pengaruh Lagi

JAKARTA, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris menilai Amien Rais tak memiliki massa pendukung untuk menggerakkan people power. Karena itu, celotehan Amien itu tak akan berdampak apa pun dalam politik nasional.

“Puncak popularitas Amien di Pilpres 2004. Saat itu Amien Rais menjadi capres, berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo sebagai wakilnya. Tapi, pendiri PAN itu menduduki posisi buncit di pilpres,” tegas Syamsuddin Haris, Senin (1/4/2019).

Sebelumnya Amien Rais menyatakan akan membuat people power jika timnya menemukan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Namun Amien dinilai tak memiliki pengalaman dalam menggerakkan kekuatan rakyat alias people power.

Pernyataan Amien soal people power itu disampaikan saat Apel Siaga 313 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (31/3). Aksi kala itu diikuti beberapa organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FU) pendukung Prabowo.

Amien Rais sendiri menjabat Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sementara FPI mengikuti Ijtima Ulama yang merekomendasikan Prabowo menjadi calon presiden pada Pilpres 2019.

Berdasarkan pengalaman itu, Syamsuddin menganggap Amien tak punya massa pendukung, apalagi saat ini. Dia juga menilai Amien tak memiliki pengalaman dalam menggerakkan kekuatan rakyat.

“People power dari mana? Pak Amien Rais enggak punya massa pendukung. Waktu Amien Rais di puncak popularitasnya, ketika maju sebagai capres, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo cuma meraih posisi ke-4 dari 5 capres,” kata Syamsuddin.

Syamsuddin menganggap pernyataan Amien tidak relevan dengan situasi masyarakat saat ini. Menurutnya, masyarakat sudah bosan dengan celotehan Amien yang umumnya disampaikan tidak pada tempatnya.

“Pernyataan itu patut kita sayangkan, tapi enggak punya dampak juga. Dia enggak punya massa, publik sudah tahu, Pak Amien cuma suara orang yang tidak terpakai saja,” pungkasnya.

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Aditya Perdana menyayangkan Amien yang tak mau menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Dia mengatakan konflik itu harus dilembagakan melalui mekanisme pengadilan di lembaga peradilan pemilu, seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia berpendapat penyelesaian konflik di lapangan tak akan pernah selesai dan justru mengancam demokrasi di Indonesia. Aditya menilai rencana menggerakkan massa untuk memprotes dugaan kecurangan pemilu merupakan cara inkonstitusional.

“Kalaupun mau melakukan people power, itu kan juga pihak yang menjadi bagian peserta pemilu. Mereka adalah loyalis peserta pemilu. Itu akan berpotensi menjadi konflik,” ujarnya.

Menurutnya, semua mekanisme penyelesaian konflik sudah diatur dalam undang-undang. Sementara Amien Rais merupakan bagian pihak yang ikut mendorong proses demokratisasi di era reformasi.

Aditya menyoroti kondisi masyarakat yang saat ini sudah terpolarisasi pada dua kelompok, yaitu kubu pendukung Jokowi dan Prabowo. Dia mengatakan ketika muncul ketidakpercayaan dari peserta pemilu yang dilakukan dengan cara penggalangan massa besar-besaran, maka bukan tidak mungkin peserta pemilu yang lain akan melakukan hal yang sama.

“Ketika ketemu di jalanan, potensi konfliknya besar, dampaknya serius. Apa mau perang di jalanan gara-gara hasil pemilunya dianggap enggak legitimate oleh pihak lain,” pungkasnya.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top