Pertanian

Lindungi Petani, Parta: Perlu Skema Baru Subsidi Hasil Pertanian

I Nyoman Parta F-PDIP

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap nasib para petani selama pandemi Covid-19. Pasalnya, petani membutuhkan skema baru subsidi hasil pertanian untuk mempertahankan tingkat kesejahteraannya. “Yaitu memastikan petani dapat uang saat panen dan petani dapat terlindungi manakala tanamannya gagal panen,” kata Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pakar ekonomi, A. Prasetyantoko, SE. M.Sc. Ph.D; Yanuar Rizky; Dr. Enny Sri Hartati di Jakarta, Senin (31/8/2020).

Legilastor asal Bali ini menjelaskan skema subsidi hasil pertanian dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pertama, membeli hasil petani lebih tinggi dari harga pasar, karena petani sangat berjasa menghasilkan kebutuhan strategis, khususnya pangan. Yang kedua, lanjut Anggota Fraksi PDIP, dengan memberikan asuransi pertanian agar petani bisa terlindungi usaha pertaniannya.
“Kalau terjadi gagal panen, maka petani bisa terlindungi. Jadi bukan mengganti subsidi pupuknya tapi skema baru,” ujarnya.

Parta menjelaskan para petani inilah yang bekerja keras selama pandemi Covid-19 berlangsung. Karena itu, sampai hari ini, tidak ada masyarakat yang tidak makan beras. Maka wajar seharusnya petani mendapatkan nilai dan penghargaan lebih tinggi. “Pandemi memberikan pelajaran yang berarti, bahwa sektor pertanian merupakan yang paling kuat dalam menghadapi situasi yang berat ini,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Mantan Ketua DPRD Bali, semua pihak harus memberikan perhatian kepada sektor pertanian. “Apalagi petani sangat berjasa ketika pegawai kantoran tinggal di rumah, alias stay at home dan work from home (WFH). Mereka tetap berproduksi terus,” paparnya lagi.

Menurut Parta, kini saatnya memberikan perlindungan yang lebih kongkrit untuk meningkatkan kesejahtraan petani, yakni subsidi hasil dan asuransi pertanian. “Juga memperbaiki saluran irigasi dan mengikutkan petani dalam pogram BPJS Ketenaga kerjaan untuk pekerja sektor informal,” jelasnya.

Lebih jauh kata Parta, rata rata petani di Bali memiliki luas sawah tidak terlalu besar. Apalagi mereka sudah beralih dari pupuk organik ke pupuk kimia. “Kondisi tanahnya sudah berubah, demikian pula dengan unsur haranya, sangat rendah. Artinya, memang sudah tidak ideal lagi. Sehingga hasil panennya juga akan rendah,” terang Legislator asal Bali.

Sementara itu Pengamat ekonomi Yanuar Rizki mengungkapkan pembangunan lumbung pangan nasional atau food estate di Kalimantan Tengah, merupakan salah satu kebijakan jangka panjang.

Di tengah pandemi covid-19 saat ini, diperlukan satu program ketahanan pangan yang bisa dengan cepat terealisasi. Misalnya, mengalihkan anggaran food estate untuk memperbaiki saluran irigasi di Pulau Jawa dan Bali, karena sebagian besar sawah di Jawa dan Bali masih bergantung pada air hujan. “Produktivitas menurut saya pasti naik kalau dia tidak tadah hujan,” ujarnya.

Selain itu, dari total petani miskin atau gurem, juga didominasi ada di Pulau Jawa dan Bali. Oleh karena itu, pemerintah diminta lebih beriorientasi pada meningkatkan ketahanan pangan di Pulau Jawa dan Bali terlebih dahulu. ***

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top